Oleh sebab itu, pada 17 November 2016 GNPF MUI menemui Pimpinan DPR RI dan secara lengkap diterima oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin dan empat wakil Ketua DPR RI yang disaksikan oleh Sekjen DPR RI beserta para stafnya.
GNPF MUI melaporkan kepada Pimpinan DPR RI tentang kronologis “Pembantaian Umat Islam” di depan Istana Negara saat digelar aksi bela Islam 411 dan meminta DPR RI agar melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Presiden RI Joko Widodo, serta menggunakan hak konstitusinya untuk bertanya kepada Presiden, mengapa Ahok tidak ditahan.
Ketua DPR Ade Komarudin bersama para Wakil Ketua DPR RI menyambut sangat antusias dan berjanji untuk mentranskrip semua masukan GNPF MUI untuk disosialisasikan ke semua anggota DPR RI dan siap mengawal laporan tersebut hingga tuntas.
Tiba-tiba pada pada tanggal 22 November 2016 DPP Partai Golkar mengumumkan pencopotan Ade Komarudin dan menggantinya dengan Setya Novanto yang pernah jadi Ketua DPR RI lalu mengundurkan diri karena kasus “Papa Minta Saham”.
Seakan-akan, siapa saja yang terkesan membela GNPF MUI itu adalah ancaman dan harus disingkirkan
Kita ketahui bersama bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto merupakan pendukung dan pengusung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan partai pendukung Jokowi. Dengan indikasi itu, hubungan Golkar dengan rezim Jokwi saat ini sangat mesra, belum lagi dengan kemesraan antara Jokowi dengan Setya Novanto akhir-akhir ini.
Dalam kasus pencopotan Ade Komarudin dari Ketua DPR ini, Jokowi memiliki kepentingan mengamankan diri dan kelompoknya dan bisa memegang kendali penuh atas konstalasi politik dan hukum di Indonesia ini. Jelas dia berkepentingan bahwa harus orang yang lebih dekat dan bisa di ‘stir’ olehnya dalam segala hal yang memimpin DPR. Walaupun dengan tidak mempertimbangkan etika dan moral dan memutuskan urat malu, DPR harus dipimpin lagi oleh Setya Novanto yang dahulu pernah mengundurkan diri dari posisi tersebut karena kasus ‘Papa Minta Saham’.
Dalam pikiran Jokowi, umat Islam dan kekuatan Islam lainnya adalah ancaman terbesar bagi dirinya apalagi dalam situasi seperti saat ini. Untuk itu, pada Aksi Bela Islam 411 Jokowi sibuk mencari kambing hitam dan aktor politik. HMI adalah salah satu organ Islam yang dijadikan kambing hitam pada saat itu, karena dia sadar bahwa HMI memiliki kekuatan dan peran besar di Neger ini. Kita juga perlu ingat, bahwa banyak alumni dan tokoh HMI yang disingkirkan oleh Jokowi dari panggung nasional, baik sebagai anggota kabinet maupun pimpinan lembaga Negara.
Akom adalah salah satu tokoh Islam dari HMI yang masuk dalam kelompok yang harus disingkirkan oleh Jokowi dengan berbagai cara.
Saksikan saja, betapa arogan dan percaya dirinya Golkar mencopot Akom dari posisi Ketua DPR RI. Bohong, jika pencopotan itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan Jokowi dalam mengamankan Rezimnya.
Kita tunggu saja sandiwara, drama dan kejutan baru apa lagi yang akan kita saksikan setelah itu semua? Namun, saya tetap optimis bahwa kebenaran di atas segalanya, kebenaran akan menghancurkan kebathilan dengan sandiwara dan segala dramanya. Semoga NKRI tercinta ini selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari orang-orang jahat yang sebenarnya penjahat yang ingin memecah belah kesatuan Bangsa dan NKRI.
