[caption caption="Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi (Dok:Tribunnews.com)"][/caption] Membahas Basuki Thajaya Purnama atau Ahok memang tak ada habisnya. Setelah sebelumnya Ahok terus disenggol oleh senggolan maut yakni tentang kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang gagal membuat Ahok tersenggol, kini cerita baru terus dimunculkan untuk mengait-ngaitkan dugaan keterlibatan Ahok dalam suap-menyuap Raperda tentang tata ruang dan zonasi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta yang berujung pada tergoresnya dan hancurnya citra M. Sanusi sebagai Ketua Komisi D DKI Jakarta sekaligus sebagai politisi Gerindra. Ahok seolah terus dihantam, dan terus diusahakan untuk didongkel dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dan hampir 100% usaha tersebut adalah melawan aka sehat dan hanya orang gila yang memahami kehendak sesat tersebut. Bahkan ormas yang mengatasnamakan agama pun seringkali rela menjual agamanya hanya untuk mewujudkan kepentingannya menjatuhkan Ahok.
Front Pembela Islam (FPI). Namanya sangat cantik dan sangat indah akan tetapi keindahan nama dari ormas tersebut tidak diiringi oleh keindahan hati anggota ormasnya yang rela menjual nama ormasnya hanya untuk mendorong jatuh Ahok dari kursinya. FPI yang dalam aksi unjukrasanya menuntut KPK agar segera mengusut Ahok dalam keterlibatan kasus Sumber Waras adalah sangat bertetangan dengan akal sehat.
Kewenangan untuk mengusut kasus Sumber Waras sudah ditangan KPK, dan berulang kali pula pimpinan KPK yang mulia sudah menyebutkan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Audit pembelian lahan Sumber Waras adalah berpangkal dari Pemerintah Provinsi DKI yang menolak membeli tanah milik Ketua BPK DKI (Sekarang sudah dicopot) yang lalu kemudian diikuti audit dan menemukan kejanggalan dalam pembelian lahan itu. Namun audit dan hasil akhirnya kejanaggalan tersebut terjawab sudah dengan dicopotnya kepala BPK DKI sebelumnya yang sangat kental akan aroma conflict of interest.
Dan terlepas Ahok yang gagal disenggol Sumber Waras kini Ahok pun disenggol-senggol, dibentur-benturkan dengan suap-menyuap Raperda tentang tata ruang dan zonasi yang berujung pada OTT KPK. Dimana M. Sanusi yang merupakan salah satu politisi Gerindra paling populer di Kebon Sirih tertangkap tangan menerima suap senilai Rp. 1,14 miliar dari PT. Agung Podomoro Land melalui perantara PT. Podomoro Land yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena ikut turut serta karena memberikan uang itu kepada M. Sanusi. Tentu jika sebelumnya KPK menyebut kasus ini adalah grand corruption karena melibatkan eksekutif, eksekutif luas tidak hanya Gubernur tetapi bisa pula penjabat eksekutif lainnhya di DKI Jakarta.
Terlebih lagi diketahui bahwa uang suap yang membuat M. Sanusi sampai terpeleset jatuh adalah uang suap tahap kedua yang diterimanya setelah sebelumnya sudah diterima (Baca: Uang suap tahap pertama). Suap-menyuap yang terkait erat dan tidak bisa dipisahkan ibarat benang dan jarum, ibarat kepompong dan kupu-kupu, tentu awal mula suap ini terjad tentu ada latar belakangnya. Tidak ada cerita suap ini terjadi jika tidak ada latar belakangnya. Jika Presider PT. Agung Podomoro sudah ditetapkan sebagai tersangka, bukan status penetapan tersangkanya yang ingin dipermasalahkan disini tetapi kesalahan apa yang dibuat oleh Bos Podomoro sehingga bisa terjerumus dalam kasus M. Sanusi?
Tentu Bos Podomoro tidak akan masuk perangkap permainan besar ini jika tidak ada usulan yang mengusulkan agar kewajiban pengembang diturunkan dari sebesar 15% menjadi hanya sebesar 5%. Tentu ini awal cerita atau cerita awal bagaimana Bos Podomoro terseret dalam kasus ini. Ariesman Widjaja yang sebelumnya diminta menyerahkan diri bisa saja langsung melarikan diri ke luar negeri.
Karena tak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang sekelas Bos  Podomoro. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi pada malam itu juga Bos Podomoro, Ariesman Widjaja langsung menyerahkan dirinya ke KPK dan rela memakai rompi warna orange. Tentu ada makna yang sangat amat mendalam dibalik menyerahkan dirinya Bos Podomoro. Pertama. Bos Podomoro akan membuka lembaran baru dari kasus ini terutama menyangkut siapa yang menjadi otak uang senilai Rp. 2,14 miliar (yang diserahkan dalam dua tahap).
Kedua. Dengan menyerahkan diri ini membuktikan bahwa Ariesman Widjaja selaku Bos Podomoro sangat kooperatif dengan KPK. Tidak ada niat untuk melarikan diri apalagi menghilangkan barang bukti, toh semua barang bukti sudah disita KPK.
Ketiga. Bos Podomoro akan membuka nama-nama siapa saja yang terlibat dibalik terjadinya penyerahan uang total senila Rp. 2,14 miliar tersebut. Keempat. Bos Podomoro sejujurnya hanya menjadi korban Komisi D DPRD DKI Jakarta karena awalnya dipancing dengan tawaran dari DPRD DKI yang bisa menurunkan kewajiban pengembang dari sebesar 15% menjadi 5%.
