[caption caption="Kepulauan Natuna (Dok: Kompas.com)"][/caption]Tiongkok saat ini sepertinya sedang memberikan ujian berat sekaligus tamparan paling keras kepada pemerintah Indonesia terkait adanya intervensi langsung dari Tiongkok yang secara langsung dengan sigap dan cepat mengirim kapal patroli negaranya untuk menggagalkan penggiringan terhadap kapal maling ikan Kway Fey 10078 saat digiring oleh kapal pengawas hiu 11 di Kepulauan Natuna. Tindakan Tiongkok tersebut jelaslah sebuah pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia.Â
Tindakan Tiongkok tak bisa dibiarkan karena jika makin dibiarkan maka akan memicu kapal-kapal berbendera asing lainnya untuk melintas di perairan Indonesia. Jika Tiongkok langsung berusaha sesigap mungkin dengan langsung mengirim kapal patroli lautnya menuju Indonesia, Jokowi pun langsung membuat Tiongkok ketakutan dengan mengancam akan menyeret Tiongkok ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.
Bagi Jokowi wilayah kedaulatan Indonesia adalah harga mati untuk dipertahankan dan tak boleh ada satu kapal dari negara lain yang boleh keluar-masuk perairan Indonesia tanpa adanya ancaman jitu dari Jokowi. Termasuk tindakan intervesi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yang telah membuat harga diri Indonesia dicabik-cabik dan direndahkan kedaulatannya.Â
Jokowi tanpa ampun langsung mengistruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bergegas cepat melakukan protes yang paling keras kepada Tiongkok, Bahkan ancaman paling menakutkan dan mengerikan adalah Tiongkok bisa disidangkan di Mahkamah Hukum Laut Internasional. karena apa yang dilakukan oleh Tiongkok ibarat tamparan paling keras terhadap pemerintah Indonesia. Dan bagi Jokowi tamparan itu harus dibalas dengan tamparan paling keras pula.
Jokowi tidak pernah takut berurusan dengan negara mana pun juga. Selama ini Indonesia memang terkesan sangat diremehkan oleh negara lain, termasuk pula Malaysia yang sering mencari ulah dengan Indonesia terkait klaim-mengklaim wilayah perbatasan maupun makanan asli Indonesia. Tentu dengan sikap tegas dan berani dari Jokowi yang langsung mengirim ancaman serius kepada Tiongkok agar tidak bermain-main lagi di laut Indonesia termasuk pula udara Indonesia adalah sikap paling tegas yang selama ini yang pernah dilakukan oleh Jokowi terkait ketegasannya soal hubungan internasional. Jokowi selama ini sudah muak, bosan, marah, gusar melihat tingkah laku Tiongkok yang selalu dibiarkan sebelum-sebelumnya. Karena perbuatan Tiongkok mempermalukan Indonesia akibat lemahnya ketegasan terhadap wilayah kedaulatan pun memancing amarah Jokowi untuk bersikap tegas terhadap negara manapun juga, termasuk Tiongkok.
Memang benar, Tiongkok sudah banyak berinvestasi di Indonesia tetapi bagi Jokowi ketika melihat dan mendengar ada kapal maling ikan asal Tiongkok yang sudah berhasil digiring oleh kapal pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan, tetapi tindakan kapal patroli Tiongkok telah membuat Jokowi terusik karena dengan mudahnya kapal patroli Tiongkok itu berbuat macam-macam di Indonesia yang merupakan negara yang berdalat.
Jokowi makin terusik karena jika dibiarkan maka kapal-kapal maling ikan asal Tiongkok pun akan makin rajin berlayar di Indonesia dan maling ikan dan biota laut lainnya dari Indonesia dan menjualnya ke Tiongkok. Sungguh harga diri bangsa Indonesai seolah tercabik-cabik dengan tindakan kapal patroli Tiongkok yang dengan sengaja menabrakan kapal patrolinya ke arah kapal Kway Fey 10078 yang padahal sudah berhasil diamankan.
Meskipun Tiongkok memamg terlihat angkuh , sombong dalam beberapa konflik internasional yang sebenarnya memang sengaja diciptakan Tiongkok yang taklain tujuannya ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Tiongkok bisa menjadi negara adidaya di kawasan Asia dalam aktu beberapa tahun kedepan, Jokowi tak pernah takut dengan Tiongkok. Jokowi dipastikan akan menyeret Tiongkok ke Mahkamah Hukum Laut Internasional karena apa yang dilakukan Tiongkok adalah sebagai bentuk tidak menghargai kedaulatan Indonesia dan menganggap enteng wilayah kedaulatan Indonesia.Â
Meskipun Filipina pernah menyeret Tiongkok ke Pengadilan Arbitase Internasional namun tidak dihiraukan , tidak dianggap, dan diabaikan begitu saja oleh Tiongkok tentu Jokowi tak akan meniru sikap penakut dan pengecut Filipina yang gagal menyeret Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Bagi Jokowi negara manapun yang ingin coba-coba bermain di wilayah kedaulatan Indonesia, maka Indonesia akan membalasnya dengan yang lebih kejam, yakni menyeretnya ke Pengadilan Mahkamah Hukum Laut Internasional maupun Pengadilan Arbitrase Internasional.
Jokowi sudah bosan, muak, gusar, marah besar melihat selama ini banyak kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia. Bahkan kerugian yang diderita Indonesia setiap tahun akibat pencurain ikan oleh kapal asing pun sungguh makin membuat Jokowi marah besar, gusar dan geram melihat berani-beraninya kapal-kapal asing itu memasuki wilayah perairan Indonesia dan mancuri kekayaan laut Indonesia. Bagi Jokowi permainan licik dari banyak negara yang mencuri ikan di Indonesia sudah mesti diakhiri.Â
Walaupun negara itu banyak menanam saham di Indonesia, tetapi bagi Jokowi soal kedaulatan adalah nomor satu dan tak tergantikan dengan alasan apapun juga. Jokowi sampai kapanpun tak akan pernah mengorbankan harga diri Indonesia hanya demi menahan investasi besar Tiongkok. Masih banyak negara lain yang mau berinvestasi di Indonesia. Jadi bukan hanya Tiongkok saja, dan Jokowi pun akan menindak tegas Tiongkok yang telah berani bermain api dengan pemerintah Indonesia.
Ada dua jenis pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh kapal patroli Tiongkok dalam kacamata hukum Internasional. Pertama adalah pelanggaran kapal patroli Tiongkok terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen. Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal patrloli Tiongkok yang telah menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia dengan cara menabrakan kapal  maling ikan asal Tiongkok yang telah diamankan tersebut.
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang diakui di dunia Internasional sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam putaran uruguay 1980 dan UNCLOS 1982 dan telah diratifikasi juga oleh seluruh negara anggota PBB , dan menabrak kapal yang membawa hasil kekayaan laut Indonesia di wilayah yurisdiksi Indonesia telah melanggar kedaulatan negara Indonesia , dan kedaulatan suatu negara diakui dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang beradab dan itu sudah disepakati bersama sesuai dgn asas pacta sun servanda.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H