[caption caption="Aburizal Bakrie-Agung Laksono (Dok: Ilustrasi Detik.com)"][/caption]
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Jakarta Convention Center (JCC) pada hari pertama menghasilkan tiga kesepakatan besar yang dibuat oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie. Tiga kesepakatan besar tersebut diantaranya adalah Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa tidak akan maju lagi jika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan pada Mei atau sebelum bulan puasa tiba, akan mendapat posisi baru sebagai Ketua Pertimbangan Partai Golkar yang kewenangannya akan diperlebar dimana jika AD/ART Golkar direvisi, Ketua Pertimbangan Partai Golkar bisa memutuskan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden pilihan Golkar, dan memutuskan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Tentu tiga kesepakatan besar yang dibuat oleh Golkar Munas Bali tersebut menjadi tidak berarti apa-apa, lantaran penyelenggaraan Rapimnas Golkar yang berlangsung hingga besok, Senin (25/01/2016) ini tidak berdasarkan keputusan bersama dengan Golkar Munas Ancol. Keputusan Aburizal yang menyebut bahwa dirinya tak akan maju lagi jika Munaslub dilaksanakan pada bulan Mei atau lebih tepatnya sebelum bulan puasa tiba adalah sebuah manuver baru yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie yang memang tak terbaca oleh banyak pihak. Kita harus sadar dan menyadari bahwa pernyataan Aburizal tersebut sesungguhnya malah akan membuat konflik internal di Golkar akan makin rumit, makin runcing dan makin tajam, dan pada ujungnya sangat sulit untuk diselesaikan.
Pernyataan Aburizal yang berani mengatakan bahwa ia tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar jika Munaslub dilaksanakan adalah sebuah kebohongan yang luar biasa, menjadi kebohongan yang luar biasa karena keputusan penyelenggaraan Rapimnas adalah keputusan sepihak yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie. Sehingga kita tak boleh mempercayai sama sekali terkait pernyataan Aburizal Bakrie semalam. Munaslub yang digadang-gadang Aburizal bisa menyelesaikan konflik intenal Golkar adalah salah besar. Aburizal harusnya mengikuti arah yang telah ditentukan dan diputuskan oleh tim transisi Golkar yang bersifat ad hoc/sementara.
Pelaksanaan Munaslub bisa saja terselenggara dengan mulus sebagaimana Rapimnas Golkar Munas Bali terselenggara mulus seperti semalam. Tapi pelaksanaan Munaslub yang digadang-gadang  Aburizal Bakrie ini diyakini tak akan mendapat persetujuan sama sekali dari Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, karena pelaksanaan Munaslub yang menjadi keputusan Aburizal Bakrie yang mengkomandoi Golkar Munas Bali adalah tidak sah secara hukum karena belum mendapat legalitas dari pemerintah juga keputuan sepihak darikubu Golkar Munas Bali.
Begitupun Munas Ancol yang juga tak mendapat legalitas dari pemerintah lantaran SK Golkar Munas Ancol yang sudah dicabut kembali oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Dan jika Munaslub tetap diselenggarakan dan tidak mendapat dukungan dari Golkar Munas Ancol, maka bisa dipastikan Golkar akan makin mendekati jurang kematiannya secara politik.
Karena sejatinya, berdasarkan UU Parpol ditegaskan bahwa penyelsaian konflik internal partai politik adalah diselesaikan melalui Mahkamah Kehormatan Partai. Dan merujuk pada aturan baku tersebut. Mahamah Kehormatan Partai Golkar hasil Munas Riau tetap bisa dijadikan pegangan, walapun secara hukum kedudukan lembaga ini sudah tidak sah lagi, namun demi kebaikan Golkar ini adalah jalan yang harus dipilih oleh Aburizal Bakrie yakni mengikuti arahan tim transisi Mahkamah Partai Golkar, karena jika tidak demikian keadaan yang terjadi di partai Golkar akan makin menyedihkan, makin memperihatinkan dan pada ujungnya, para konstituen Golkar akan meninggalkan partai ini.
Makanya sudah tak ada pilihan lain lagi bagi pemerintah kecuali terus melakukan manuver-manuver politik nan cerdik sebagaimana yang dilakukan oleh Jusuf Kalla saat ini. Peran Kalla dalam menyelesaikan konflik Golkar sangatah penting. Kalla harus berhasil menyelenggarakan kesepakatan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Partai Golkar yakni untuk menyelenggarakan Munas rekonsiliasi pada akhir Maret mendatang.
Karena itulah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh Kalla untuk dapat melengserkan Aburizal Bakrie dari kursi Ketua Umum Golkar, karena jika tidak demikian rasanya sangat sulit untuk mematikan karier politik Aburizal, terlebih lagi Aburizal kini sudah bermanuver sekaligus mewacanakan akan merevisi AD/ART Golkar yang tak lain tujuannya adalah agar Aburiza bisa menduduki jabatan yang lebih strategis lagi di Golkar yakni sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar yang bisa menentukan Calon Presiden dan wakil Presiden pilihan Golkar. Tentu inilah pekerjaan besar yang harus bisa diselesaian dengan baik oleh Kalla.
Karena perlu diketahui bahwa wacana Aburizal Bakrie dan Munas Bali untuk memperlebar kewenangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar tak lain tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaanya di Golkar, dan memilih loyalis terbaiknya untuk menggantikannya sebagai Ketua Umum Golkar, dan jika keadaan sudah demikian, Maka Golkar ibarat sebuah mobil tua yang sudah hampir rusak namun hanya berganti sopir saja, dan ini tetap tidak akan menyelesaikan konflik di internal partai Golkar, namun justru malah menambahi bahkan memperlebar konflik Golkar hingga pada akhirnya terpinggirkan oleh pemilihnya pada Pilkada serentak 2017 dan pemilu legilslatif 2019 mendatang.
Meskipun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly hadir dalam pembukaan Rapimans Golkar yang dibuka secara langsung oleh salah seorang ssepuh Golkar yang juga Presiden RI ke-3, BJ Habibie, kehadiran dua menteri tersebut tak lain adalah sebagai bentuk penghormatan pemerintah terhadap hajatan bear Golkar Aburizal Bakrie ini, dan diyakini sampai kapanpun pemerintah tak akan pernah mengeluarkan SK untuk Golkar Munas Bali sampai dua kubu yang berseteru di internal Golkar tersebut bisa beratu lagi.
