[caption caption="Golkar pecah (Twitlustrasi.com)"][/caption]Â
Di Tengah hiruk-pikuk isu reshuffle kabinet, Partai Golkar hasil Munas Bali pun bermanuver dengan memunculkan salah satu opsi mengejutkan dari Golkar hasil Munas Bali, yakni membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan. Terbukanya opsi bergabung dengan pemerintahan ini tak lain adalah menunjukkan betapa tidak tertandinginya kemampuan politik Presiden Jokowi. Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie tampaknya dalam waktu dekat akan lebih memilih untuk segera menyelenggarakan Munas bersama, hal ini dianggap oleh Golkar hasil Munas Bali sebagai momentum yang tepat untuk bersatu terlebih lagi saat ini isu reshuffle kabinet masih menyeruak ke permukaan.
Beberapa hal lainnya yang juga menyebabkan Golkar hasil Munas Bali yang diyakini akan segera menggelar Munas bersama dalam waktu dekat adalah untuk mulai menstabilkan kondisi kegaduhan politik dalam negeri, hal ini tak lain tujuannya adalah untuk merebut atau menarik simpati dari Presiden Jokowi, bahwa sebenarnya Golkar hasil Munas Bali juga bisa bersatu dengan Golkar hasil Munas Ancol, Tentu ini adalah salah satu strategi yang sudah di rancang oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie yang melihat peluang begitu besar dalam pemerintahan saat ini.
Alasan kedua yang bisa dijadikan tafsiran jika merujuk pada salah satu opsi yaitu bergabung dengan pemerintahan adalah bahwa Golkar hasil Munas Bali lahan perlahan sudah mulai menunjukan apresiasinya terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-JK. Apresiasi langsung dari Golkar hasil Munas Bali memang secara gamblang belum terucap, Namun dengan merujuk pada salah satu opsi yakni bergabung dengan pemerintahan, Terbaca sudah bahwa Golkar akan mendukung semua program Presiden Jokowi dan pada kesempatan kali inilah dan ditengah isu reshuffle kabinet yang masih menyeruak, Golkar memanfaatkan momentum untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintah, Tentunya bergabungnya Golkar dengan pemerintahan sudah di skenariokan oleh Aburizal Bakrie dan Nurdin Halid, Dua pucuk tertinggi Golkar hasil Munas Bali yang selama ini sama sekali tidak menunjukan tanda-tanda akan bersatu dengan Munas Ancol, yang juga membuat posisi politik Golkar makin tidak jelas dalam kancah perpolitikan tanah air.
Alasan ketiga, dari munculnya opsi bergabung dengan pemerintahan bahwa Golkar Aburizal Bakrie sudah terlebih dahulu mencermati semua program pemerintahan Jokowi-JK, Dan tak ada alasan bagi Golkar Aburizal Bakrie untuk tidak mendukung program Jokowi-JK, Terlebih lagi pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sungguh sudah mampu mengubah Indonesia dan kemampuan Presiden Jokowi dalam menarik investor-investor asing ke dalam negeri juga berhasil membuat Golkar harus bersatu demi meraih kembali kejayaannya. Karena fakta membuktikan Jokowi merupakan satu-satunya Presiden RI yang paling banyak membangun infrastruktur demi pemerataan pembangunan dan menekan biaya angkut logistik dan barang.
Alasan keempat, Isu reshuffle kabinet yang masih berhembus kencang bak angin puting beliung ini tentunya akan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh Golkar Aburizal Bakrie , Terlontarnya salah satu opsinya yakni bergabung dengan pemerintahan adalah menunjukan bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh Aburizal Bakrie masih lebih baik ketimbang Prabowo Subianto.
Kini bagi Munas Bali, Koalisi Merah Putih besutan Ketua Umum sekaligus Ketua DPP Gerindra, Prabowo Subianto tak ada bedanya dengan katak dalam tempurung, Karena tak ada kekuatan politik yang dimiliki oleh Koalisi Merah Putih pasca merapatnya Partai Amanat Nasional ke pemerintahan Jokowi , membuat tak ada kemajuan apa-apa jika harus bertahan dalam koalisi para partai pendukung Prabowo Subianto. Sehingga tak ada pilihan lain kecuali merapat ke pemerintahan, dan juga tidak ada dalam sejarahnya , Golkar berada di luar pemerintahan. Sengaja tidak menyebut oposisi, Karena oposisi secara ketatanegaan Indoneia, istilah oposisi sama seklai tidak dikenal, Karena istilah oposisi hanya dikenal dalam sistem pemerintaha parlementer bukan sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia saat ini.
Alasan kelima. Bergaining politik tentunya akan menjadi pertimbangan utama sehingga salah satu opsi yang terucap oleh Nurdin Halid adalah bergabung dengan pemerintah. Bahkan sebelumnya pun sinyal-sinyal Golkar Aburizal Bakrie akan bersatu dengan Golkar Agung Laksono juga terbaca dari ungkapan Fadel Muhammad yang menyebut ada kemungkinan Golkar akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan tak tanggung-tanggung, Fadel juga menyebut bahwa ia kenal baik dengan Presiden Jokowi. Tentu ini bergaining politik yang tak terhindarkan oleh Golkar yang sudah tak tahan di luar pemerintahan.
Bergaining politik yang dimaksud tentu adanya kesepakatan politik yang akan dibuat oleh Aburizal Bakrie dengan pemerintahan yakni memberikan posisi Ketua DPR tetap pada Golkar dan sedikit melakukan lobian politik kepada Presiden Jokowi untuk tidak menuruti kehendak PDIP yang kini kembali bernafsu untuk merevisi UU No 17/2014 tentang MD3, Karena di anggap PDIP tidak demokratis lantaran sistem paket tersebut hanya menimbulkan kecemburuan politik antara mayoritas dan minoritas di parlemen.
Alasan keenam. Keputusan pemerintah untuk menalangi pelunasan ganti rugi untuk korban lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo , Jawa Timur juga diyakini menjadi salah satu penyebab utama terkait munculnya opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, Tentu bagi Aburizal Bakrie, Sosok Presiden Jokowi adalah pahlawan baginya karena jika pemerintah tak memutuskan untuk menalangi dana ganti rugi tersebut diyakini Aburizal Bakrie akan makin kesulitan secara finansial, Terlebih lagi saat ini tak ada keuntungan politik apapun yang bisa didapat atau diraih dari Koalisi Merah Putih yang kini tak ada bedanya dengan sebuah mobil yang rusak.
Alasan kedelapan. Masuknya UU KPK dalam Program Legislasi Nasional 2016 berhasil membuat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sedikit aman. Pasalnya bukan tidak mungkin jika UU tersebut tidak direvisi, Ketua Umum PDIP tersebut bisa kena jebakan batman dari pimpinan KPK saat ini, Yang mana sebelumnya juga sempat dinyatakan bahwa masih akan melanjutkan penyelidikan kasus BLBI yang diduga kuat melibatkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tentunya jika opsi Golkar yang membuka opsi bergabung dengan pemerintahan dan membuat Golkar balik badan atau putar haluan dan meninggalkan Prabowo Subianto yang kini jelas sudah tak ada kekuyatan politik apapuan lagi, tentunya sudah ada kesepakatan-kesepakata melalui operasi senyap yang dibangun oleh Megawati Soekarnoputri dengan Aburizal Bakrie. Yakni  dengan persyaratan Setya Novanto tetap aman di jabatan sebagai calon Ketua Fraksi Golkar pilihan Aburizal Bakrie.
