[caption caption="Presiden Jokowi saat akan meletakan kapsul mimpi Indonesia 2015-2085 (Dok; Kompas.com)"][/caption]Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menata hingga menyiapkan konsep negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang. Hal ini terdapat dalam racikan satu kapsul waktu yang diracik menjadi tujuh bahan dan dijadikan dalam satu racikan khusus yang merupakan bentuk keseriusan Presiden Jokowi untuk menata dari awal Indonesia dengan konsep besar yang dimilikinya tersebut.
Kapsul waktu tersebut resmi diletakkan oleh Presiden Jokowi di Monumen Kapsul Indonesia: Impian Indonesia 2015-2085. Peletakan kapsul waktu tersebut bertepatan dengan Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, sekaligus menatap Indonesia 70 tahun kedepan, 2085. Impian-impian anak bangsa telah diracik menjadi satu dalam kapsul waktu. Dan kapsul waktu tersebut harusnya makin memacu anak-anak bangsa untuk tidak henti-hentinya belajar dan terus berjuan untuk meraih impian dan harapannya, Karena saat ini untuk membenahi negeri yang dirundung masaha diperlukan Jokowi yang sangat banyak.
[caption caption="Pil Kapsul impian Indonesia 2015-2085 (Dok: Kompas.com"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/01/0-0-1200-900-5b188ee0a6cab3f710dfd440aa3b8c5db11a9232-5686420905b0bde11126c185.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
[caption caption="Presiden Jokowi saat menyambut mahahari terbit (Sunrise) - Dok: Kompas.com"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/01/054452500-1451607327-jokowi-56864261927e61361219e65c.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Dicabutnya SK Golkar hasil Munas Ancol dan tidak dikeluarkannya SK untuk kubu Golkar Munas Bali makin jelas menggambarkan bahwa saat ini kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi kian tak tertandingi dan makin tidak terbendung. Yang lebih menyedihkan lagi mulai hari ini, Jumat (01/01/2016), Sudah tidak ada lagi kepengurusan Golkar yang sah secara hukum, itu artinya saat ini Golkar sedang berada dalam status mati.
Dan meskipun kubu Munas Bali mengklaim bahwa Golkar Munas Bali sah, hal ini sesungguhnya adalah pembodohan yang amat luar biasa, karena putusan Kasasi Mahkamah Agung hanya memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Golkar hasil Munas Ancol bukan menerbitkan SK untuk Golkar hasil Munas Bali.
Terlebih lagi kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah dinyatakan berakhir kepengurusannya pada 31 Desember 2015, kemarin. Itu artinya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Golkar adalah melalui Munaslub atau Munas bersama, tanpa itu Golkar akan benar-benar tamat riwayatnya.
[caption caption="Presiden Jokowi saat melihat peta pembangunan di Papua (Dok: Kompas.com)"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/01/aa3033b3-1578-4f89-a5f4-f173e6c50c42-56867a6fb47a61090a0dad4c.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Tahun 2016Â ini Presiden Jokowi harus tetap menjadi pemegang kendali poitik Indonesia yakni dengan cara melakukan konsolidasi politik, hal ini bertujuan untuk menekan atau mengurangi resiko-resiko kegaduhan politik besar yang pernah terjadi sepanjang tahun 2015. Kegaduhan politik tersebut hanya dapat diantisipasi oleh Presiden Jokowi yakni dengan melakukan konsolidasi politik, tentunya dengan adanya konsolidasi politik diyakini Presiden Jokowi akan makin memegang penuh kendali politik tanah air.
Karena yang harus dipikirkan dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi adalah pada awal Mei 2016 jika tak diantispasi melalui konsolidasi politik terutama dengan PDIP dan P4, Maka bisa dipastikan kegaduhan politik yang pernah muncul saat itu akan kembali muncul, hal ini seiring masuk masa pensiunnya Kapolri Jendral Badrodin Haiti, belum lagi nanti akan ada pula revisi UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah yang tentunya jika tak diantisipasi dapat memperlambat kinerja pemerintah akibat gaduh politik yang juga dapat merembet ke sektor ekonomi akibat keenganan investor menanam saham akibat tak stabilnya politik dalam negeri.
[caption caption="Presiden Jokowi menyantap jagung saat kunjungannya ke Wamena, Papua , pada Rabu (30/12/2015) (Dok: Kompas.com)"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/01/5903eb5a-0783-4650-b483-eb50b58f4e9b-169-56867c4f1693739509fe2fc3.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Hal ini tak sedikit terjadi berbagai alasan yang diutarakan bahkan yang lebih menyedihkan lagi terhadap sistem pendidikan Indonesia saat ini tak terpantau secara komprehensif oleh pemerintah pusat, khususnya pola-pola pendidikan di daerah-daerah, terutama hampir di semua kabupaten-kabupaten di Indonesia, pola pengajaran atau pentransfreran ilmu kepada murid-murid cenderung ironis yakni para guru lebih mengutamakan untuk memaksa siswa dengan memberikan PR ketimbang untuk memperbanyak latihan soal ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan praktik yang tentunya akan dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap siswa yang ada.
[caption caption="Presiden Jokowi saat hendak meninjau proyek pembangunan di Papua Barat dengan menggenakan tas khas Papua, noken (Dok: Kompas.com) "]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/01/008e326c-b461-42b4-b201-c3527c18903b-169-56867afa6b7e619e08ba2ad1.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Selanjutnya mengenai upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan infrastruktur sudah tidak perlu diragukan lagi, hal ini terluhat dari banyaknya proyek infrastruktur yang di garap pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini sudah cukup sedikit membantu untuk menyiapkan Indonesia mengejar mimpinya yang teracik dalam tujuh racikan yang terdapat dalam satu kapsul mimpi Indonesia yang diletakkan secara permanen oleh Presiden Jokowi di Monumen Kapsul Waktu: Impian Indonesia 2015-2085.
[caption caption="Presiden Jokowi saat mengunjungi pasar yang ada di Raja Ampat hingga akhirnya bertolak ke Sorong untuk meresmikan pabrik sagu terbesar Indonesia di Papua Barat(Dok: Kompas.com)"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/01/01/9af7e25b-ce9d-4b3e-9835-e68c6dd0c895-169-1-56867d46c322bd06048b456d.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Selain itu yang perlu dipikirkan dan dirancang oleh Presiden Jokowi untuk membenahi ekonomi Indonesia adalah melakukan redenominasi atau menyederhanakan nilai nominal rupiah, karena dengan penyederhanaan tersebut sesungguhnya mata uang Indonesia akan makin mudah bersaing dengan mata uang negara-negara lain. Misalnya: pecahan Rp. 100.000 disederhanakan menjadi Rp. 10.000 , dan pecahan Rp. 100 menjadi Rp. 1 , dengan tanpa mengurangi nilai dari uang itu sendiri.
Dampak lainnya adalah masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi, dan hal ini akan berimbas pada kemudahan pencatatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Singkat kata jika redenominasi nilai nomial rupiah dilakukan, mimpi Indonesia untuk mengejar mimpinya lahan-perlahan akan terwujud seiring berjalannya waktu.