Karena perekaman adalah tindakan yang dilakukan pada saat perbincangan itu terjadi, sedangkan penyadapan ini dilakukan secara diam-diam yakni dengan meletakkan alat sadap sehingga seseorang tersebut akan tersadap oleh alat sadap tersebut. Jadi sudah jelas perbedaan antara perekaman dan penyadapan.
Dan jika Setya Novanto mempermasalahkan soal rekaman yang dianggapnya ilegal dan menggunakan pola pikir yang salah, Maka dapat disimpulkan pula bahwa Novanto juga menganggap perekaman yang biasanya dilakukan oleh awak media juga termasuk ilegal, karena sudah disebarluaskan ke media tanpa memberitahu yang bersangkutan, terutama soal kutipan yang biasanya dikutip oleh banyak media. TV Parlemen yang ada di gedung DPR yang menyiarkan sidang terbuka dan menyebarluaskannya juga termasuk ilegal. Jika pemikiran Novanto sudah demikian maka ironisnya juga Indonesia bisa memiliki wakil rakyat seperti ini.
Namun kegelisahan Novanto akan dirinya yang segera terjerat oleh Kejaksaan Agung tampaknya makin dekat. Hla ini seiring makin ngebutnya Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi sekaligus permufakatn jahat yang secara terang-terangan dilakukan oleh Novanto dan Riza dalam rekaman tersebut.
Apa yang dilakukan oleh Novanto dan Riza juga sudah memenuhi unsur pasal 88 KUHP, yakni dua orang atau lebih sudah bersepakat melakukan kejahatan, kejahatan yang dilakukan jelaslah sudah yakni, ingin menjatuhkan Jokowi jika kontrak Freeport di putus, sedangkan unsur korupsi yakni pasal 12 UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi  dan pasal 15 UU No 31/199 tentang Tindak Pidana Korupsi juga sudah terpenuhi, karena Novanto meminta saham listrik tenaga air di Urumuka , Papua sebesar 49%. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang korup dan tak bisa dimaafkan terlebih lagi adanya makna makar dalam upaya penggulingan Jokowi jika Jokowi tak memperpanjang kontrak Freeport.
Memamg untuk membersihkan lantai yang sudah teramat kotor kita membutuhkan sapu raksasa yang amat sangat bersih, dan saat ini kita sudah memilikinya. Presiden Jokowi juga saat ini terlihat sangat tegas yakni dengan menyikat habis para mafia yang selama ini bercokol selama puluhan tahun dan itu dibiarkan oleh rezim-rezim sebelumnya. Saat ini pedang keadilan sudah mulai ditebaskan oleh Jokowi terhadap mafia-mafia yang selama ini merampas keadilan dinegeri ini.
Faktanya, semenjak Jokowi makin agresif adan tanpa kompromi dalam menghabisi jejaring mafia, makin kuat pula serangan-serangan yang dilakukan oleh mafia. Meskipun pedang perampas keadilan tersu ditebas oleh mafia-mafia, Jokow pun tak segan-segan menembas pedang keadila guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Dan tentunya amarah besar yang ditunjukkan Jokowi kemarin jelas sudah sedikit memberikan ketenganga karena tak lama lagi mafia yang selama ini dibiarkan bercokolan bebas akan segera tamat permainan yang selama ini dimainkannya.
Namun kemarahan yang sudah duluapkan oleh Presiden Jokowi tentunya akan membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap partai-partai yang tergabung Koalisi Merah Putih. Besok, 9 Desember 2015 adalah pilkada serentak yang akan digelar di 250 daerah dan tentunya dampak paling buruk yang kemungkinan terjadi adalah semua calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang berasal dari KMP akan baru merasakan pil pahit akibat perbuatan partai mereka selama ini. Diketahui bahwa saat debat pilpres lalu, Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto sempat berkoar-koar akan menambal semua kebocoran jika memenagkan pilpres namun pada faktanya justru kebocoran itu ada didekat mantan Jenderal itu sendiri. Kebocoran ada dimana-mana dan kita semua sudah tahu siapa yang sengaja membocorkan itu semua, Makanya saat ini Jokowi sudah mulai menebaskan pedang keadilan yang mana selama ini keadilan hilang dirampas oleh para mafia yang berdiri kokoh dan menjadi sumber kebocoran Indonesia selama ini.
