Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu tidak boleh melanggar asas pemilu yang langsung, umum bebas , rahasia, jujur dan adil. Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Khoirunnisa Nur Agustyati memberikan pendapat bahwa penggunaan teknologi harus konstitusional dan tidak melanggar asa pemilu, penggunaan teknologi ini harus bertujuan untuk membangun pemilu yang kredibel dan terpercaya maka dibutuhkan kompetensi dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mebangunnnya.
Secanggih apapun sistem informasi nanti yang dimiliki oleh KPU. Apabila penggunanya dalam hal ini SDM yang ada di KPU hingga di tingkat ad hoc, maka akan menjadi permasalahan dalam pengoperasian dan hasilnya. Masyarakat berhak memperoleh hasil sentuhan teknologi informasi pemilu yang transparan. Berdampak berbahaya jika output dan outcome teknologi informasi pemilu dikelola dengan tidak profesional. Pekerjaan rumah besar bagi KPU untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada SDM nya hingga ke tingkat ad hoc PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih dalam pengoperasian sistem informasi yang dimiliki KPU. Agar menghasilkan data dan informasi yang valid dan akurat bagi masyarakat luas. (c2p)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
