Saat ini kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggapi bencana banjir yang dihadapi oleh ibukota perlu diapresiasi.
Pertama, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan langsung percepatan pembangunan bendungan di Jawa Barat dan Banten.
Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia meninjau langsung kawasan yang membutuhkan tambahan pompa air di Jakarta.
Ketiga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka posko penanganan banjir disejumlah lokasi yang terkena banjir.
Keempat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara membebaskan biaya pada sejumlah titik yang dekat dengan banjir untuk sejumlah jalan tol.
Kelima, Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan pemerintah propinsi membebaskan sejumlah kawasan dari sistem Ganjil Genap.
Kelima hal tersebut akan lebih sempurna diatasi jika lima langkah inovatif ini dapat dilaksanakan yakni pembuatan sistem mitigasi bencana terintegrasi, pendidikan untuk mitigasi bencana, penghijauan regional, pengembangan tanggul mitigasi bencana pada sejumlah kawasan pesisir dan pengembangan tempat perlindungan temporer di setiap kelurahan yang pernah dibahas pada tanggal 2 Januari tepat setahun yang lalu.
Adapun khusus untuk bencana banjir, ada tiga langkah korektif yang dapat dilaksanakan dengan cepat. Â Langkah pertama dari tiga langkah tersebut adalah normalisasi sungai.
Sambil menunggu pembebasan lahan yang masih menjadi polemik, pengerukan lumpur dan sampah di sungai dan waduk juga tetap dijalankan secara rutin. Â Percepatan pembebasan lahan dapat dilakukan jika kondisi rusun yang jadi pengganti tempat tinggal siap 100%.
Langkah kedua adalah percepatan pembuatan bendungan yang menghasilkan waduk tambahan. Â Semua waduk tambahan ini tidak hanya diperuntukkan untuk mencegah banjir tetapi juga untuk persiapan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga air, persiapan tambahan pasokan air bersih untuk daerah -- daerah yang kesulitan air di Jakarta dan persiapan penambahan kawasan wisata air jika ditangani dengan tepat sasaran.
Setelah langkah pertama dan langkah kedua berhasil dibuat dengan baik maka langkah ketiga yang dapat dijalankan secara bersamaan dengan langkah satu dan dua adalah sosialisasi di setiap kelurahan untuk membuat sumur resapan.Â
Sumur resapan di setiap kelurahan ini tidak hanya untuk mencegah banjir tetapi juga pelaksanaan filtrasi air yang disiapkan untuk tempat pemandian umum dan juga pasokan air bersih pada daerah tersebut.
Tentu saja semua inovasi ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak ada kolaborasi dari seluruh pihak dari berbagai lapisan kepemerintahan mulai dari legislatif dan eksekutif di tingkat nasional, legislatif dan eksekutif di tingkat daerah sampai kepada aparat keamanan dan hukum.
Bukan hanya itu tentu saja peran masyarakat terutama dalam membudayakan tidak membuang sampah secara sembarangan perlu diimplementasikan secara berkelanjutan.
Akhir dari semua inovasi penanganan banjir ini tentu saja tidak serta merta menghilangkan risiko dari bencana banjir itu sendiri. Â Lihat saja Belanda yang sudah dilengkapi dengan sistem pengamanan yang lengkap tetap saja kehilangan banyak penduduk saat terjadi hal yang tidak diinginkan pada tahun 1953.Â
Oleh sebab itu kepercayaan yang kuat terhadap sang pencipta senantiasa diperlukan oleh seluruh penduduk Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H