Selepas Indonesia ditentukan sebagai tuan rumah dalam turnamen bergengsi Piala Dunia U-20 pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023, dinamika protes kehadiran Timnas Israel bergeliat. Stigma Israel sebagai penjajah dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu referensi yang dirasionalisasikan untuk penolakan adalah ketegasan presiden pertama Indonesia, Soekarno pada kualifikasi piala dunia 1958.
Penolakan ini hampir menyentuh banyak kelompok religius, komunitas, dan bahkan partai politik. Penolakan tersebut ada aroma ancaman dan gertakan. Dan ternyata ancaman itu bukan gertakan sambal dan bukan kaleng-kaleng, misalnya PA 212 mengancam pengepungan bandara dan sebagainya.
Dasar Hukum Penolakan
Terlepas dari arogansi penolakan, sesungguhnya ada argumentasi hukum yang logis dalam penolakan. Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Israel dinilai sebagai negara penjahat yang menjajah Palestina karena itu amanah konstitusi ini merupakan dasar utama penolakan Timnas Israel.
Selain itu argumentasi lain dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Bab X. Isinya kurang lebih memuat tentang tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi, tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia.
Sebagaimana sebelum pertandingan piala dunia, setiap tim akan mengumandangkan lagu kebangsaannya masing-masing dan tentu setiap atribut kenegaraan akan mengihiasi tribun stadion. Hal ini juga akan dilakukan di Indonesia tak terkecuali Timnas Israel. Itu artinya seremonial pertandingan itu akan menabrak konstitusi. Sejauh ini peraturan itu belum diubah.
Perlu disadari bahwa penolakan ini mayoritas berasal dari semua ormas Islam sebagaimana diutarakan oleh ketua MUI (www.cnnindonesia.com, 18 Maret 2023). Ormas-ormas yang selama ini diidentikan sebagai anti pemerintah juga memiliki argumentasi yang sama. Mungkin saja ada yang berpikir bahwa ini adalah momentum ormas garis keras mengaktualisasikan intensi politiknya. Kecurigaan ini tidak mendapatkan ruang karena menurut saya ini adalah persoalan konsistensi hukum. Bila ada yang memandangnya sebagai persoalan yang terpisah dari urusan politik, saya setuju degan pandangan itu. Karena itu kita juga harus memisahkan kelompok tersebut dari kecurigaan politik.
Dilema NegaraÂ
Saat ini semua mata dunia tertuju pada Indonesia karena aksi penolakan. Hal ini tidak bisa dihindari karena memang turnamen ini berskala dunia yang melibatkan tim dari 5 benua. Mau tidak mau Indonesia harus mengakui labelisasi apapun dari negara luar terkait dengan penolakan. Reputasi Indonesia menjadi taruhannya.
Sebagai tuan rumah maka Indonesia wajib tunduk di bawah kesepakatan dengan FIFA. Namun sebagai negara demokrasi, negara harus menegaskan posisinya sebagai institusi yang tidak memihak kepada kelompok manapun. Oleh sebab itu selain loyal terhadap FIFA, negara juga perlu mendengarkan teriakan para penolak dan tidak membiarkan dirinya menjadi 'bulan-bulanan' kelompok penolak. Inilah letak dilema negara saat ini.
Ketika mencalonkan diri sebagai tuan rumah, mungkinkah regulasi di atas telah dipikirkan baik-baik oleh pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, saya optimis pemerintah sudah memikirkan segala konsekuensi lanjutannya. Sayangnya sampai saat ini pemerintah belum melakukan konfirmasi terkait hal ini.
Dalam bentangan media, kita baru mendengar keterangan dari Menpora, Zainudin Amali yang menyatakan bahwa urusannya hanya pada mempersiapkan hal teknis pertandingan. Hal yang sama juga diungkapkan ketua PSSI, Erick Thohir (Detik.com, 11 Maret 2023). Artinya urusan kedatangan Timnas Israel menjadi tanggung jawab pemerintah (menteri luar negeri).
Kehadiran negara bagi semua golongan dan bebas dari kooptasi pihak manapun harus menjadi prioritas. Namun absennya fungsi komunikasi pemerintahan dalam persoalan ini menjadi tanda tanya publik, sekaligus menunjukkan sikap pemerintah yang dilematis.
Bagaimana Sikap Negara?
Kesan publik saat ini, negara sedang berada pada persimpangan jalan. Antara mengikuti kesepakatan FIFA agar menjaga reputasi Indonesia atau menuruti kehendak publik penolak sekaligus menjaga konsistensi hukum. Menolak Timnas Israel berarti menghancurkan reputasi dan pelanggaran konsensus FIFA. Mempersilahkan Timnas Israel sama halnya dengan menabrak konstitusi.
Pemerintah mesti gesit mencari solusi. Sambil memikirkan upaya permisif terhadap Timnas Israel, pemerintah harus secepatnya memberikan pencerahan kepada publik melalui komunikasi yang persuasif dan tidak saling melemparkan tanggung jawab. Dengan komunikasi yang persuasif dan transparan, kelompok-kelompok penolak tidak sesat pikir yang kemudian terlibat dalam ancaman-ancaman radikal.
Sebagai negara demokrasi, pemerintah tidak harus menutup telinga terhadap ormas-ormas penolak yang adalah bagian dari warga negara. Oleh karena itu negara patut mencari referensi dan formulasi yang tepat untuk mengakomodir aspirasi penolakan sekaligus penegasan sikap netralitas negara. Singkatnya, Negara harus memikirkan upaya pendamaian antara loyalitas FIFA dengan protes publik.
Bagi saya, kedatangan Timnas Israel ke bumi pertiwi tidak mengubah konsistensi kita dalam mendukung warga Palesitina. Saya juga sepakat bahwa politik harus dipisahkan dari olahraga. Namun dalam rangka upaya menerima kedatangan Timnas Israel ke bumi pertiwi, pemerintah Indonesia harus mencari strategi yang solutif agar tidak bertabrakan dengan hukum yang menjadi dalil perjuangan ormas-ormas penolak Timnas Israel. Mari kita dukung upaya pemerintah keluar dari peristiwa sulit ini.
