Ketika mencalonkan diri sebagai tuan rumah, mungkinkah regulasi di atas telah dipikirkan baik-baik oleh pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, saya optimis pemerintah sudah memikirkan segala konsekuensi lanjutannya. Sayangnya sampai saat ini pemerintah belum melakukan konfirmasi terkait hal ini.
Dalam bentangan media, kita baru mendengar keterangan dari Menpora, Zainudin Amali yang menyatakan bahwa urusannya hanya pada mempersiapkan hal teknis pertandingan. Hal yang sama juga diungkapkan ketua PSSI, Erick Thohir (Detik.com, 11 Maret 2023). Artinya urusan kedatangan Timnas Israel menjadi tanggung jawab pemerintah (menteri luar negeri).
Kehadiran negara bagi semua golongan dan bebas dari kooptasi pihak manapun harus menjadi prioritas. Namun absennya fungsi komunikasi pemerintahan dalam persoalan ini menjadi tanda tanya publik, sekaligus menunjukkan sikap pemerintah yang dilematis.
Bagaimana Sikap Negara?
Kesan publik saat ini, negara sedang berada pada persimpangan jalan. Antara mengikuti kesepakatan FIFA agar menjaga reputasi Indonesia atau menuruti kehendak publik penolak sekaligus menjaga konsistensi hukum. Menolak Timnas Israel berarti menghancurkan reputasi dan pelanggaran konsensus FIFA. Mempersilahkan Timnas Israel sama halnya dengan menabrak konstitusi.
Pemerintah mesti gesit mencari solusi. Sambil memikirkan upaya permisif terhadap Timnas Israel, pemerintah harus secepatnya memberikan pencerahan kepada publik melalui komunikasi yang persuasif dan tidak saling melemparkan tanggung jawab. Dengan komunikasi yang persuasif dan transparan, kelompok-kelompok penolak tidak sesat pikir yang kemudian terlibat dalam ancaman-ancaman radikal.
Sebagai negara demokrasi, pemerintah tidak harus menutup telinga terhadap ormas-ormas penolak yang adalah bagian dari warga negara. Oleh karena itu negara patut mencari referensi dan formulasi yang tepat untuk mengakomodir aspirasi penolakan sekaligus penegasan sikap netralitas negara. Singkatnya, Negara harus memikirkan upaya pendamaian antara loyalitas FIFA dengan protes publik.
Bagi saya, kedatangan Timnas Israel ke bumi pertiwi tidak mengubah konsistensi kita dalam mendukung warga Palesitina. Saya juga sepakat bahwa politik harus dipisahkan dari olahraga. Namun dalam rangka upaya menerima kedatangan Timnas Israel ke bumi pertiwi, pemerintah Indonesia harus mencari strategi yang solutif agar tidak bertabrakan dengan hukum yang menjadi dalil perjuangan ormas-ormas penolak Timnas Israel. Mari kita dukung upaya pemerintah keluar dari peristiwa sulit ini.
