[caption id="attachment_173314" align="aligncenter" width="532" caption="Foto : inilah.com"][/caption] Akhir 2010 lalu, Mendiknas Muhammad Nuh meluncurkan sebuah program baru dalam rangka mengatasi persoalan guru di negeri ini. Program baru itu dikenal dengan nama Program SM3T (Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). Tujuan program ini adalah mengisi kekurangan guru pada daerah-daerah yang terkatagori terdepan, tertinggal dan terluar, yaitu di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, sasaran program ini adalahuntuk menampung para sarjana pendidikan yang baru lulus agar memiliki gambaran tentang kondisi pendidikan di Indonesia, atau semacam praktik tambahan untuk mematangkan profesi keguruan para lulusan baru sarjana pendidikan.
Baru berjalan kurang-lebih setahun, program ini sudah menuai protes dari salah satu daerah tujuan program SM3T, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).Sedikitnya 300 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa FKIP se-NTT, Kamis (23/02/2012) di Kupang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTT. Mereka menolak kebijakan Kemendiknas yang menempatkan guru asal daerah lain mengajar di sejumlah sekolah di NTT.
Pasalnya, di provinsi ini setiap tahun sedikitnya 2.000 tenaga pendidik lulusan perguruan tinggi belum bekerja. Ada juga yang bekerja sebagai guru honorer dengan upah yang sangat memprihatinkan. Dua ribu tenaga pendidik dimaksud utamanya adalah produk (lulusan) Univ. Negeri Nusa Cendana Kupang, serta dari sejumlah fakultas keguguruan dari PTS-PTS yang tersebar di pulau Timor dan Flores. Belum lagi anak-anak NTT lulusan fakultas keguruan dari PTN dan PTS dari Jawa dan Makassar.
“NTT tidak kekurangan guru. Bohong kalau ada yang katakan NTT kekurangan guru,” kataFredy Kaseh, koordinator aksi. Aksi itu merupakan kedua kalinya setelah unjuk rasa pertama akhir Januari lalu.
http://zonadamai.wordpress.com/2012/02/24/mahasiswa-ntt-tolak-guru-sm3t-dari-luar-daerah/
Guru di Pedalaman Papua belum terima tunjangan
Kasus kedua terjadi di Papua. Diberitakan belasan guru yang bertugas di SD dan SMP Yanggandur, Kabupaten Merauke, Papua sudah tiga tahun tak menerima tunjangan perbatasan dan kesejahteraan. Salah seorang guru di perbatasan Papua, yakni di SMP Negeri Persiapan Yanggandur, Agnesia Theresia Maturbongs mengatakan tunjangan tersebut seharusnya diberikan setahun sekali. Namun hingga tahun ini, dirinya dan sejumlah guru lainnya belum menerima.
SD dan SMP Yanggandur adalah salah satu dari sekian banyak sekolah yang berada di wilayah perbatasan. Dari kampung tersebut, wilayah Papua Nugini dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 20 kilometer.
http://www.kbr68h.com/berita/papua/19995-guru-perbatasan-3-tahun-tak-terima-tunjangan
Dalam sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan kelompok ini, beberapa gedung sekolah dibakar, anak-anak tidak boleh ke sekolah, dan banyak guru meninggalkan tempat tugas dan mengungsi ke kota.
Mabes TNI dan Kemendiknas telah membuat MoU (Memorandum of Understanding) untuk pemberantasan buta aksara dan kegiatan Pendidikam Anak Usia Dini (PAUD)di wilayah Papua dan perjanjian ini akan berlangsung selama 3 tahun.
http://bintangpapua.com/port-numbay/12801-65-prajurit-tni-dilatih-jadi-guru
Fakta-fakta yang diuraikan di atas membenarkan bahwa di negeri ini sebenarnya tidak pernah kekurangan guru. Kita bisa menghitung ada berapa sekolah keguruan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, dan sudah berapa ribu sarjana pendidikan yang sudah dihasilkannya. Yang terjadi adalah salah atur dan salah urus nasib guru.
Semoga Kemendiknas dan semua stake holder yang ada tidak pernah bosan menata dan membenahinya, sehingga persoalan kekurangan guru di republik ini bisa diatasi. Lebih dari itu, agar semua anak didik, generasi penerus bangsa ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai.
