Egalitarianisme dalam Batik Pesisir Pekalongan

Negeri batik adalah negeri yang eksotis. Di sisi utara, terbujur garis pantai utara Jawa yang landai dan lautnya yang tenang. Di sisi selatan berbaris bukit-bukit dengan hutan-hutan yang hijau dan udaranya pun sejuk, segar. 

Tidak ketinggalan, kelokan sungai-sungai besar di kawasan hulu yang menampilkan panorama sungai purba dengan batu-batu besarnya. Sedangkan di kawasan hilir, sungai-sungai tampak mengalir tenang.

Penduduk negeri batik juga dikenal ramah. Mudah beradaptasi, gampang akrab dengan siapa saja, asalkan sampeyan juga mau terbuka dan tidak terlalu berbasa-basi. 

Itu bisa dilihat di warung-warung. Dari sana kelakar-kelakar yang menggelakkan tawa kerap muncul. Tidak pandang bulu, siapapun boleh berkelakar.

Ya, warung seolah menjadi tempat paling demokratis, paling plural di negeri ini. Di situ tempat nongkrong orang-orang dari beragam profesi dan kelas sosial. Mereka berbaur, seolah tak ada sekat pembatas. 

Antara yang berseragam dengan yang tidak berseragam, antara yang "ningrat" dengan rakyat jelata, semuanya sama-sama berkelakar tanpa ada rasa canggung dan ewuh.

Bahkan, cara mereka menyapa satu sama lain pun tampak begitu akrab. Nyaris tidak muncul pembedaan kelas sosial. Panggilan "Pak" hanya berlaku di dalam kantor. 

Di luar itu, seorang pegawai negeri misalnya, bisa saja dipanggil dengan nama aliasnya, seolah mereka demikian dekat dan karib. Kalaupun ada yang dipanggil "Pak" biasanya karena belum kenal dan rasa ingin menghormati. Bukan karena jabatan atau pekerjaan.

Tentu, pemandangan yang seperti ini, bagi mereka yang terbiasa dengan tradisi keningratan akan sedikit mengganggu pandangan dan pendengaran. 

Mungkin juga sedikit tak mengenakkan hati. Pemandangan seperti ini, bagi mereka, cenderung akan dianggap sebagai perilaku tidak sopan, tidak santun. Sebab, kesantunan diukur melalui tata krama dan disesuaikan dengan kedudukan seseorang dalam status sosialnya.