Siapa Capres Paling Perspektif Gender dan Pemberdayaan Perempuan?

Ada hal yang menarik buat saya sebagai perempuan, saat  debat presidensial pemilu 2019 yang pertama kalinya diadakan hari Kamis malam, 17 Januari 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pada debat perdana yang bertemakan Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme dan terbagi atas enam segmen itu memang tidak spesifik membahas soal perempuan.  Pertanyaan mengenai perspektif gender dan pemberdayaan perempuan ini muncul dari pasangan calon presiden nomor 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Pada debat tema Hukum dan HAM, tepatnya segmen 4, ada segmen debat dan saling bertanya antar kandidat. Berbeda dengan segmen lain yang pertanyaannya disusun para panelis, dalam segmen 4 setiap paslon mengajukan pertanyaan kepada paslon lainnya.

Nah calon presiden no. 1 Jokowi dalam pertanyaan singkatnya, menyoal visi misi paslon no. 2 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno tentang keterwakilan perempuan. Sebelumnya, Ira Koesno selaku moderator menegaskan jika gagasan murni dari para paslon. Tanpa kisi-kisi. Tidak ada pertanyaan terbuka. Jawaban pertanyaan ini ditanggapi paslon penanya, yang ditanggapi kembali paslon lainnya. Seraya mengingatkan, jawaban yang direspon adalah apa yang disampaikan paslon lainnya. 

"Dalam visi misi, bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan tapi saya lihat dalam struktur partai yang bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan penasehat, ketua dewan pakar, ketua harian, wakil ketua harian, sekjen, bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?"  

Itu pertanyaan yang Jokowi ajukan. Singkat dan padat. Bahkan dari durasi waktu bertanya yang disediakan selama satu menit, masih tersisa sekitar 14 detik. Tak berniat menambah pertanyaan, meski sudah diingatkan oleh moderator Imam Priyono, jika masih ada yang ingin ditanyakan.

Pertanyaan keterwakilan perempuan cukup menarik. Kenapa? Indonesia memiliki jumlah penduduk perempuan, yang separuhnya sendiri dari jumlah total penduduk. Karenanya, kebijakan yang berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan sangatlah penting untuk memajukan kaum perempuan Indonesia. Ini bisa membuat para perempuan jatuh hati dalam menetapkan pilihan.

Saat memberikan jawaban, paslon no 02 Prabowo Subianto yang berasal dari partai Gerindra mengatakan, jika partainya adalah partai muda. Partai baru yang berdiri selama sepuluh tahun.  

Prabowo mengakui yang ditanyakan oleh Joko Widodo dari paslon no 1 itu benar terjadi dalam struktur partainya. Namun, dia berkilah saat penyusunan strutur kepengurusan, kata Prabowo, sudah memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau muncul.  Posisi perempuan di partai Gerindra itu ada, meski berada pada posisi wakil.

"Bener yang bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon sebagai contoh wakil ketua umum, kita punya wakil ketua umum ibu Rachmwati Soekarno putri. Beliau bertanggung jawab untuk ideologi," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, struktur partainya pun memiliki keterwakilan perempuan dalam jajaran wakil ketua umum lainnya. Selain juga memiliki sayap partai Perempuan Indonesia Raya dan menegaskan susunan caleg, yang menurut Prabowo, merupakan yang terbanyak memiliki keterwakilan perempuan dari seluruh partai peserta pemilu yang ada.

Namun sebenarnya, jika berbicara keterwakilan perempuan,  tentu saja mau tak mau Prabowo harus mengakui  adanya keunggulan yang dimiliki paslon no 1. Hingga saat ini, bisa dibilang partai besar pendukung paslon 01 merupakan satu-satunya partai di Indonesia, yang memiliki Ketua Umum perempuan dalam jangka waktu cukup lama.

PDI Perjuangan sebagai partai pendukung paslon no 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memberikan posisi yang cukup perspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Partai banteng moncong putih ini dipimpin oleh ketua umum perempuan sejak tahun 1993,  Megawati Soekarnoputri.  Satu-satunya perempuan dan perempuan pertama yang juga pernah menduduki jabatan sebagai presiden Republik Indonesia.

Dalam struktur DPP PDI  periode saat ini, terdapat sejumlah nama pengurus perempuan. Ada Puan Maharani di bidang politik dan keamanan, ada Ribka Tjiptaning (penanggulangan bencana), Sri Rahayu (kesehatan dan anak), dan Wiranti Sukamdani (pariwisata). Perempuan-perempuan ini memiliki peran yang nyata dalam struktur partai. Terlibat langsung dalam kegiatan partai.  

9 Menteri Perempuan dalam Kabinet Jokowi

Tak hanya partai pendukungnya yang memberi ruang pada perempuan, Joko Widodo sebagai paslon  no 1 lantas membandingkan jawaban Prabowo, dengan tindakan yang telah dilakukannya selama menjadi orang nomor satu di Indonesia. Jokowi telah memberikan ruang luas pada perempuan dalam kabinet presiden, sebagai bentuk kebijakan perspektif gender dan pemberdayaan perempuan. 

"Kalau saya boleh membandingkan, mohon maaf. Di kabinet saya, saat saya membentuk kabinet ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis, misalnya Menlu. Itu menlu perempuan pertama, Mentri BUMN, menteri Keuangan, Menteri LHK, menteri yang berani dan nekat Menteri Kelautan dan Perikanan," tutur Jokowi.

Sembilan menteri kabinet Jokowi itu adalah  Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM  (Menteri Kesehatan), Siti Nurbaya (Menteri LHK), Puan Maharani (Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Sri Mulyani (Menteri Keuangan),  Rini Soemarno (Menteri BUMN), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Khofifah Indar Parawansa (Menteri sosial/sekarang menjadi gubernur terpilih Jawa Timur).  

Kesembilan perempuan  di kabinet jokowi ini dalam kiprahnya melayani masyarakat dan menjalankan tugasnya, memiliki rekam jejak sangat mengagumkan masyarakat selama ini. Semuanya perempuan-perempuan berprestasi yang menunjukkan kinerja baik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti misalnya, menjadi menteri paling luar biasa yang mengundang rasa salut dan kagum masyarakat. Keberanian tindakan tanpa pandang bulu dengan kalimat ; Tenggelamkan Kapal , lekat menjadi ciri.   

Sebagai orang nomor satu di Indonesia,  paslon no 1 Jokowi juga pernah membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang keseluruhan anggotanya permpuan, pada 21 Mei 2015. Pansel yang kemudian disebut  "Sembilan "Srikandi" ini memiliki  keahlian yang  berbeda-beda.

Kemunculan 9 srikandi saat itu sangat mengejutkan. Kenapa? Sebelum Jokowi mengumumkan nama anggota pansel, sempag tersiar jika yang akan menjadi anggota pansel adalah para akademisi, yang keseluruhannya laki-laki. Tentu saja, munculnya sembilan srikandi sangat diapresiasi oleh masyarakat.

Ya, keterwakilan perempuan, perspektif gender dan pemberdayaan perempuan memang hal yang patut dan menarik untuk dibahas. Terutama  di dunia politik yang  masih berbalut budaya patriarki. Keterwakilan perempuan, antara lain pada parlemen dan struktur partai sebanyak 30 % masih perlu dimaksimalkan.   

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut keterwakilan perempuan sebesar  30%  dalam partai politik di tingkat pusat. Keterwakilan perempuan 30% pun berlaku untuk penyusunan daftar calon legislatif sebagaimana Pasal 246 Ayat 2.

Sebagai info, Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani pernah mengatakan, keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 dan 2014, jumlahnya masih stagnan sebesar 18 persen. Karenanya, seandainya ada partai yang memiliki kebijakan perpektif gender dan pemberdayaan perempuan, tentulah ini akan sangat baik dipilih oleh para perempuan  Indonesia.

Prabowo sebagai paslon no 2 sendiri mengakui, jika keterwakilan perempuan merupakan suatu perjuangan dan belum bisa dirasakan puas. sehingga, partainya  membuka peluang sebesar-besarnya buat emak-emak, perempuan untuk bergerak. "Sekarang pendukung kita paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia," tukasnya.

Benarkah hal ini? Baiklah, itu bisa saja meski perlu dicek. Apalagi di panggung debat, Prabowo menyebut keterwakilan perempuan hingga struktur terbawah partainya mendekati 40 %.  Namun perlu diingat, sejauh ini yang dilakukan oleh paslon no 1 Jokowi bisa dikatakan lebih nyata. Ada keterwakilan perempuan di dalam kabinet presiden, pansel KPK, bahkan pada partai pendukungnya dalam struktur kepengurusan, yakni PDIP.

Jadi, siapa yang lebih perspektif gender dan pemberdayaan perempuan? Para perempuan, para emak harus  tahu...

Catatan : artikel ini sebelumnya tayang disini