Menteri Bambang, Bappenas di Bawah Pimpinannya, dan Dialog dengan Kompasianer

Hal itu karena apa yang diusulkan, apa yang akan dilakukan harus diikuti tanpa komplain dari kementrian lain atau unsur pemeritahan lain. Powerfulnya Bappenas juga tidak lepas  karena pemimpinnya saat itu adalah orang yang dekat dengan presiden Soeharto, terutama pada tahun 1967, yakni Prof.Dr.Widjojo Nitisastro. 

Dekan dan guru besar FEUI itu  ditunjuk untuk menata perekonomian Indonesia.Masa itu memang sudah ada Kementrian Keuangan, namun karena masa membangun maka Bappenas berada di depan. Semua yang lain lain mengikuti dan berusaha sinkron dengan apa yang diarahkan oleh Bapenas.

Gambar gedung Bappenas yang ada di dinding lorong menuju ruang pertemuan (dokpri)

Peranan bappenas saat itu sangat sentral, sangat powerful, sekaligus sangat diperlukan lantaran kondisi ekonomi sedang bergerak pada tatanan baru dan meuju pemulihan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kala itu pun sangat berbeda dengan APBN sekarang. Dulu, APBN dibagi dua, yakni anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin diselesaikan dan dikerjakan Kementrian Keuangan sedangkan anggaran pembangunan dikerjakan oleh Bappenas.

Nah, ketika masa reformasi datang dengan suasana yang demokratis, peran Bappenas tidak bisa lagi mengulang atau mengkopi seratus persen masa lalu. Hal ini akan mengesankan seolah-olah Indonesia masih mengandalkan model perencanaan, yang konotasinya terpusat karena ada satu pihak yang merencanakan dan memastikan semuanya jalan sampai bawah.

Menteri Bambang menyampaikan, berbeda dengan dulu, Bappenas hari ini adalah bappenas yang harus mampu menempatkan diri dalam konteks demokratis dan desentralisasi. Dulu karena sentralisasi saat Bappenas mengeluarkan suatu kebijakan atau suatu action, maka sampai level kelurahan dan kecamatan akan ikut.

Saat ini Indonesia berubah menjadi negara desentralisasi dengan otonomi daerah. Bappenas harus berupaya mendorong daerah supaya bisa selaras perencanaannya dengan perencanaan Bappenas.

Gambar para Kepala Bappenas terdahulu dan sejumlah kegiatannya di dinding (dokpri)

Tidak Mudah

Inilah tantangan Bappenas. Dalam era otonomi yang setiap kepala daerah dipilih langsung pengikutnya. Bappenas harus bisa meyakinkan kepala daerah dengan persuasif, dialog, dan juga dengan aturan-aturan agar apa yang dibuat daerah itu sejalan dengan nasional tanpa harus melepaskan janji seorang kepala daerah kepada pemilihnya.

Menurut menteri Bambang, Bappenas saat ini berbeda dengan puluhan tahun lalu, tepatnya di zaman orde baru. Tidak perlu kembali ke GBHN yang justru menjadi acuan pemerintahan orde baru. Namun bukan berarti acuan serupa dengan GBHN tidak perlu.

Dengan sistem demokrasi sekarang, dengan masa pemerintahan  per periode lima tahun, dengan asumsi bisa dipilih lagi satu periode, sehingga paling lama 10 tahun.Setiap pemerintahan tentunya punya ide masing-masing.

Suasana Dialog Bappenas Di Bawah kepemimpinan Menteri Bambang (dokpri)

Karena itu, dibuatlah sesuatu yang mirip dengan GBHN, yang disebut dengan Rencana Pemerintahan Jangka Panjang (RPJP), untuk memberikan guidance ke depan, arah gerak Indonesia.Dalam periode rencana pemerintahan jangka panjang (2005-2025) selama  25 tahun, bisa terdapat lima pemerintahan yang bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meski demkian, semua yang  dilakukan harus bermanfaat bagi rakyat.