Politik Tanpa Kemanusiaan

Sebenarnya, kalau dipikir- ikir, tidak terlalu sulit menemukan motif pemerintah dan DPR yang tetap ngotot melaksanakan Pilkada tahun ini. Apapun dalih dan dalil mereka, kepentingannya cuma satu, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan memuluskan dinasti politik. 

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, ada 200 daerah yang diikuti oleh petahana. Beberapa diantara kontestan Pilkada juga berkaitan dengan tokoh dan partai politik yang berkuasa saat ini.

Pemimpin dan partai politik pasti sudah punya kalkulasi sendiri agar jagoannya menang "mudah" ketika Pilkada dilaksanakan ketika pandemi. Tujuan akhir dari semua itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mempermudah meraih kekuasaan di tahun 2024. 

Pilkada 2020 merupakan momentum penting untuk mengamankan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2024. Ini juga alasannya mengapa pemilihan kepala desa (Pilkades) bisa ditunda tetapi Pilkada tidak. Karena Pilkades tidak terlalu berpengaruh terhadap kepentingan mereka.

Logika apapun yang dipakai, termasuk Pilkada tetap dijalankan agar ekonomi bisa bergerak, sebenarnya tidak masuk akal. Kalaupun untuk menggerakkan ekonomi, pertanyaannya adalah ekonomi siapa?

Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan secara ekonomi selama pagebluk. Sudah jelas, kepentingan ekonomi yang dimaksud adalah untuk kepentingan oligarki. 

Sulit untuk mengabaikan peran pengusaha dibalik semua kebijakan pemerintah selama menangani pandemi. Politisi dan pengusaha bekerja sama untuk kepentingannya dengan mengatasnamakan rakyat.

Politik untuk Kemanusiaan

Apakah kita masih percaya ketika kampanye, calon kepala daerah berjanji memperjuangan kepentingan rakyat? Bagaimana mungkin mereka bisa mementingkan rakyat kalau masih calon kepala daerah saja sudah tega membiarkan banyak orang tertular?

Sumber : Twitter Jaringan Gusdurian.

Tanpa kemanusiaan, politik tidak memiliki makna sama sekali.