Mohon tunggu...
Ruang Mahasiswa
Ruang Mahasiswa Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa berfokus pada bidang politik

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Fakta Ketidakadilan Hukum di Indonesia Tidak Sesuai dengan Pancasila

24 Juni 2024   14:10 Diperbarui: 24 Juni 2024   14:10 310
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Fakta Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Tidak Sesuai Dengan Pancasila

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertulis pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang berisi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, melindungi warga negara dan mewujudkan keadilan.

Hukum sendiri menurut Theo Huijbers memiliki fungsi utama sebagai alat memelihara kepentingan umum di dalam Masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup Bersama dan sarana rekayasa sosial[1]. Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak terasa adil bagi kaum kecil, menengah, dan keatas. Penegakan hukum harus bersifat adil. Adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan aparat penegak hukum juga menjadi isu dalam ketidakadilan hukum di Indonesia.

Diskriminasi dalam Penegakan Hukum

Diskriminasi dalam penegakan hukum dapat terjadi berdasarkan banyak faktor, seperti ras, suku, status sosial atau golongan politik. Seperti yang dilansir oleh Kompas ID, "Keputusan penyidik kepolisian untuk tak menahan Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, mencuatkan problem standar ganda penyidik saat berhadapan dengan perempuan yang memiliki anak balita. Tak lain karena di banyak kasus, perempuan tetap ditahan meski memiliki anak balita."

Korupsi yang Merajalela

Tidak jarang di Indonesia kasus Korupsi di temukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan hukum di Indonesia. Menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. [3] Korupsi di Indonesia dapat terjadi di berbagai lembaga penegak hukum.

Ketidakmampuan Aparat Penegak Hukum

Kurangnya profesionalitas dan integritas aparat dapat menjadi faktor penyebab ketidakadilan hukum. Aparat penegaka hukum yang tidak professional dapat melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti suap, korupsi, dan intimidasi.

Hal-hal diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya isu yang dapat menyebabkan ketidakadilan hukum. Ketidakadilan hukum memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap masyarakat seperti :

1. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena merasa bahwa hukum tidak dapat melindungi mereka secara adil

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun