Latar Belakang
Ilmu politik merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang waktu yang jelas meskipun terbilang masih muda usianya sebab baru lahir pada abad ke 19. Muncul sejak sekelompok orang atau manusia mulai hidup bersama, dan terkait dengan masalah yang menyangkut pengaturan dan pengawasan. Akan tetapi apabila ditinjau dari segala aspek yang lebih luas, misalnya pembahasan rasional dalam kehidupan bernegara maka ilmu politik adalah ilmu yang cukup tua.
Setiap hari manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berpolitik. Namun orang-orang cenderung belum memahami definisi politik dan sering kali orang menyamakan politik dengan kekuasaan dalam hal negatif khususnya. Politik identik dengan jabatan, politik identik dengan tipuan atau kelicikan, bahkan politik dianggap identik dengan korupsi. Ilmu politik tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, akan tetapi dianggap sebagai usaha-usaha meraih kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan jalan memanipulasi. Akibatnya masyarakat yang kurang mengenal pendidikan politik akan cenderung pasif dan sulit mempengaruhi untuk proses pengambilan keputusan terhadap keadaan negara. Secara tidak sadar hal tersebut akan membudaya di tengah masyarakat.
Dalam kehidupan bernegara, sebagian orang berpendapat bahwa masalah politik merupakan masalah pemerintah, sebagian lain berpendapat bahwa masalah politik merupakan tanggungjawab masyarakat. Perbedaan ini merupakan kajian dari budaya politik di masyarakat yang juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat.
Semenjak reformasi, kesadaran masyarakat untuk menjadi warga yang bertanggungjawab dalam berpolitik semakin membaik. Situasi-situasi yang dulu dianggap tidak layak dan dilarang saat ini semakin dimaklumi dan dianggap hal yang wajar. Sebagai contoh unjuk rasa oleh mahasiswa. Sebelum reformasi masyarakat dituntut selalu mengikuti kebijakan pemerintah, dan dilarang untuk mengkritik segala keadaan yang terjadi. Namun sekarang keberadaan masyarakat khususnya mahasiswa sangat berperan penting sebagai penyalur aspirasi kepada pemerintah.
Begitu vital keberadaan mahasiswa ditengah masyarakat. Akan tetapi yang terjadi dikebanyakan daerah bukan seperti itu. Indonesia terdiri dari berbagai daerah dan wilayah yang beraneka ragam. Peradaban masyarakat di berbagai wilayah tidaklah sama. Kemajuan berpikir cenderung terjadi di kota-kota besar saja. Lalu bagaimana yang terjadi di wilayah lainnya? Seperti yang kita ketahui wilayah di Indonesia sebagian besar adalah pedesaan yang memang kurang mendapat perhatian dalam hal politik. Keadaan seperti ini yang membuat ketidakseimbangan  berpendapat antara kota besar dan pedesaan.
Budaya politik pada masyarakat pedesaan biasanya tergantung pada pimpinan desanya, baik pemimpin adat, pemimpin suku maupun pemimpin agama di daerah tersebut. Jadi hasil yang keluar pada pemilihan bukanlah hasil murni dari pendapat hati nurani masing-masing individu. Tentu saja fenomena ini merupakan contoh kegagalan politik ditengah masyarakat. Jika dibayangkan, maka sungguh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menentukan masa depan daerahnya bahkan masa depan negaranya, Indonesia.
Masalah lain yang terjadi di kebanyakan desa di Indonesia adalah rentannya masyarakat desa terhadap permainan politik atau politik uang (money poiltic). Sampel yang penulis ambil adalah fenomena yang terjadi di dusun Ambarketawan, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilihan legislatif 2014. terlihat di dalam wawancara terhadap elite desa yang menunjukkan bahwa faktor money politic adlah faktor yang paling dominan dari faktor-faktor lain dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Ambarketawang dan lebih besar dari faktor kondisi sosial dan ekonomi, faktor status politik, dan faktor hubungan masyarakat dan calon. [Hikmah, Amalia Faizah Nur 2015:67]
Pertanyaan besar yang juga perlu dijawab adalah: siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik, lembaga manakah yang berhak dan pantas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? Tentu banyak orang akan berpikir dan mengatakan, yang paling berhak adalah partai politik. Partai politik dianggap hanya berperan untuk sarana warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Namun sejatinya tidak hanya partai politik yang memiliki kewenangan penuh untuk bertanggung jawab dalam mengatasi masalah pendidikan politik.
Tulisan ini terutama untuk memberikan pencerahan  ilmiah tentang substansi dari pendidikan politik sebagai kaidah pengetahuan yang harus dikedepankan. Bahwa melalui pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya untuk nantinya juga agar dapat terbentuk budaya politk yang baik dikalangan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan negara untuk mewujudkan negara yang adil dan bermusyawarat. [Kartaprawira 1988:5]. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan politik dimaksudkan agar dapat membentuk kepribadian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Landasan Teori
