Andre Rosiade Komisi VI DPR RI Emosi Hingga Gebrak Meja Ketika Memperjuangkan Hak Konsumen Meikarta

Andre Rosiade Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra emosi hingga ia menggebrak meja ketika memperjuangkan hak konsumen Meikarta saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar soal Meikarta.

MSU adalah pengembang Meikarta. Gestur tubuh emosional Andre, ia tunjukkan dengan menggebrak meja dan menunjuk-nunjuk seraya membahas kasus Meikarta yang belum juga selesai. Konsumen belum juga mendapatkan unitnya, bahkan dituntut pula oleh MSU sekian miliar.

Andre menegaskan sambil menggebrak meja, bahwa tak ada yang bisa sewenang-wenang di Indonesia kepada konsumennya, termasuk Lippo Group. Hal itu tetap ia sampaikan dengan tempo tinggi sambil menunjuk dan menggebrak meja.

Baca juga: Cerpen: Pertemuan Pram, Ayunda, Arina, dan Cindy di Halaman Pesantren

Pernah mendengar Meikarta? Apakah Anda juga konsumen Meikarta? Meikarta adalah proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan sejak 17 Agustus 2017.

Proyek kota terencana itu berada di dekat Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Meikarta pastinya kota baru terencana yang  terletak di Bekasi. 

Meikarta memiliki proyek yang dikembangkan oleh Perusahaan Lippo Group. Perusahaan ini merupakan proyek terbesar. Proyek itu baru-baru ini diresmikan untuk siap dihuni di kota dengan luas 22 juta meter persegi.

Angka yang sangat luas dan bisa dibayangkan akan seperti apa kota Meikarta itu nanti. Minat masyarakat untuk tinggal di dalamnya sangat tinggi.

Baca juga: Jinakkan PHK dan Resesi Global 2023 dengan Melirik Dua Peluang Usaha Berikut

Kota ini dikembangkan sebagai solusi untuk kota yang strategis.. Kota yang nyaman dan sejuk. Dilengkapi pula fengan fasilitas lengkap. Lokasi memang sangat strategis, sebab letaknya sangat dekat dengan berbagai jalan atau tol. Akses sangat mudah bila Anda tinggal di kota ini.

Baca juga: Dampak Bagi Sekolah, Profesi Guru, dan Dosen Bila Banyak Pengikut Childfree

Kota itu dibangun dengan banyak penghijauan rencananya. Penghijauan akan membuat udara di Meikarta sejuk dan segar. Selain penghijauan, ada pula danau. Danau dibangun untuk menampung air hujan, guna mencegah terjadinya banjir. 

Lingkungan hijau tentu akan menjaga penghuninya tetap fresh sehingga akan terhindar dari kebosanan serta stress. Fasilitas yang dibangun sungguh luar biasa dengan standar internasional.

Fasilitas di Meikarta sejatinya dibuat untuk mempermudah segala aktivitas penghuninya. Penghuni Meikarta akan dipuaskan dengan berbagai fasilitas yang ada dengan fasilitas terbesar di Asia Tenggara.

Fasilitas itu antara lain fasilitas kesehatan, hiburan, pendidikan, pusat perbelanjaan, olahraga, dan masih banyak lagi. Semua kebutuhan akan terpenuhi dengan cepat di sini. Mencari kebutuhan tak jauh-jauh dan tak berlama-lama di kendaraan.

Hari ini saya kaget melihat Kompas live. Andre Rosiade menggebrak meja. Ia terlihat begitu emosi. Ternyata ia membicarakan Meikarta. Memang, beberapa waktu ini heboh tentang kasus pembangunan apartemen tak kunjung selesai. Hal ini membuat konsumennya marah.

Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat kepada detik.com mengungkapkan bahwa sebelum membeli apartemen sebaiknya diperhitungkan dulu kebutuhan dan produk yang ditawarkan developer. Selain juga meperhatikan kondisi keuangan.

Kasus apartemen Meikarta banjir protes dari para konsumen. Konsumen menagih janji serah terima belum yang belum juga terealisasi. Kasus semakin ramai kala pihak Meikarta justru menggugat para konsumennya sendiri.

Tentu saja hal ini menuai reaksi banyak pihak terutama pemerintah dan DPR. Akhirnya, pihak Meikarta mencabut gugatan tersebut setelah Andre Rosiade menggebrak meja di forum rapat DPR. Gebrak meja bukanlah sandiwara. Ia serius memperjuangkan konsumen atau rakyat.

Kasus Meikarta ini adalah satu dari sekian banyak kasus pengembang yang menebar janji-janji palsu. Konsumen pun dirugikan. Pembangunan Meikarta kala itu tersandung kasus hukum, 15 Oktober 2018 lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Lippo Group Billy Sindoro. Ini terkait atas dugaan suap perizinan Meikarta.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi Lippo Group ditengah meroketnya penjualan apartemen mereka kala itu, tercatat, pada hari pertama launching berhasil mengantongi marketing sales senilai Rp 7 triliun.

Mulanya kasus berawal dari pernyataan Deddy Mizwar. Kala itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bahwa rekomendasi lahan untuk Meikarta hanya diberikan izin seluas 84,6 hektar.

Selain izin, progres hunian pun tak jelas hingga konsumen galau. Janji 2019 sudah bisa dihuni ternyata janji palsu. Efrizal, misalnya, karyawan salah satu BUMN bingung karena dirinya tak bisa mengetahui tentang progres pembangunan apartemen, padahal dijanjikan pengembang bisa tinggal di unit apartemen mulai September 2019.

Meikarta pun kala itu kembali diterpa masalah. Senin (5/12/2022), ratusan pembeli melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, mereka meminta pengembang untuk memenuhi janjinya membangun apartemen yang telah dijanjikan.

Komisi VI DPR RI pun telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Pembahasan Aspirasi Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta. 

RDPU dihadiri  CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar dan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya. RDPU menguumumkan, gugatan Rp 56 miliar pada konsumen Meikarta telah dicabut.

Pencabutan gugatan ini mulai berlaku pada 13 Februari 2023. Dituliskan juga bahwa PT Lippo Cikarang Tbk. dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai penanggungjawab proyek Meikarta berkomitmen sesuai keputusan PKPU untuk menyerahkan seluruh unit apartemen kepada konsumen dengan rincian serah terima sebagai berikut:

a. Tahun 2022 sebanyak 4800 unit (telah diserahkan)

b. Tahun 2023 sebanyak 2200 unit

c. Tahun 2024 sebanyak 3400 unit

d. Tahun 2025 sebanyak 3000Unit

e. Tahun 2026 sebanyak 3100 Unit

f. Sisanya akan diserahkan pada Tahun 2027

Selain itu, dalam poin ketiga catatan, "Komisi VI DPR RI mendesak PT Lippo Cikarang Tbk. dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai penanggungjawab proyek Meikarta untuk memperlakukan konsumen sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak".