Adanya media tersebut sebenarnya bertujuan untuk menghindari adanya hoax. Karena dekatnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia telah menciptakan gelombang informasi palsu atau hoaks di media sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa capres dan cawapres menjadi sasaran utama penyebaran hoaks, penggiringan opini, dan ujaran kebencian. Analisis kekuatan media sosial terhadap calon presiden dan calon wakil presiden menunjukkan bahwa jumlah pengikut di platform tersebut dapat mencerminkan sejauh mana pesan-pesan politik dapat disebarkan. Namun, fenomena ini juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, menggiring opini publik, dan bahkan menciptakan konflik antarpendukung.
Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya secara aktif untuk memerangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat diimbau untuk menggunakan media sosial secara cerdas dan melaporkan konten yang dianggap mencurigakan melalui platform resmi yang disediakan. Meskipun demikian, peserta pemilu belum sepenuhnya serius dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian, seperti yang diungkapkan oleh peneliti Perludem.
Fenomena buzzer dan perang siber juga muncul sebagai bagian dari strategi politik di media sosial, di mana informasi yang disebar dapat berkembang menjadi ujaran kebencian dan konflik online menjelang Pemilu. Oleh karena itu, maraknya hoaks di media sosial menjadi tantangan serius yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan demokratis.
Dalam konteks demokrasi, setiap suara memiliki bobot besar dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Pemilih, khususnya generasi muda, dipersilakan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud partisipasi aktif dalam proses demokratis. Seiring dengan meningkatnya partisipasi politik pemilih milenial dan Gen Z, suara mereka di Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki dampak yang signifikan terhadap perjalanan demokrasi Indonesia.
Pentingnya memilih bukan hanya terletak pada hak konstitusional, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral setiap warga negara. Menolak golput merupakan langkah konkret untuk ikut berperan dalam membentuk pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Satu suara dapat menjadi penentu kebijakan, pemimpin, dan arah pembangunan nasional.
Pemilu bukan sekadar pemilihan pemimpin, melainkan juga penentuan kebijakan-kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Dengan menggunakan hak pilih, setiap individu berkontribusi pada proses pembentukan negara yang lebih adil, demokratis, dan berdaya saing. Oleh karena itu, ajakan untuk tidak golput bukan hanya merupakan seruan praktis, melainkan panggilan moral untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Melalui peran aktif generasi muda dalam Pemilu 2024, kita dapat berharap pada pemerintahan yang lebih inklusif, representatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Maka dari itu, mari bersama-sama memberikan dukungan dan perhatian pada peran penting generasi muda dalam membentuk masa depan negara ini. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kebijakan dan pengamat politik untuk memahami dan merespons kebutuhan serta aspirasi generasi muda, mengingat peran krusial mereka dalam proses demokrasi serta jumlah populasi yang besar.
