Mohon tunggu...
Rheznandya Rheznandyamumtaz
Rheznandya Rheznandyamumtaz Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Games, bermain, volly

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Pabrik Sritex Diambang Krisis

24 November 2024   23:30 Diperbarui: 24 November 2024   23:45 27
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

PABRIK SRITEX DIAMBANG KRISIS
PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau lebih dikenal dengan nama Sritex, adalah perusahaan tekstil besar Indonesia yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada 21 Oktober 2024, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, menandai babak baru dalam sejarah panjangnya. Perusahaan ini telah lama menjadi salah satu pilar industri tekstil nasional dan berkiprah di pasar internasional.

Nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) semakin mengkhawatirkan setelah resmi dinyatakan pailit. Putusan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan raksasa tekstil tersebut, namun juga mengancam ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari Sritex.

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, berpendapat bahwa restrukturisasi dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.
"Keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih bisa diajukan kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan ada kemungkinan untuk melakukan restrukturisasi yang lebih baik," ujarnya di Jakarta, Rabu
Dia menekankan bahwa dalam proses restrukturisasi, kunci utamanya adalah menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) secara keseluruhan, bukan hanya Sritex. Banyak pabrik tekstil lain juga menghadapi tekanan serupa akibat utang yang besar dan persaingan ketat, terutama dari produk tekstil murah impor dari China.
"Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa," tambahnya, dikutip dari Antara
Namun, solusi yang diambil perlu menghindari dana talangan (bailout) langsung dari pemerintah, karena proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailout akan sangat rumit.
Menurutnya, solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun