Ekonomi Sirkular, Pertanian Berkelanjutan, dan Isu-Isu Pertanian

Ekonomi sirkular merupakan satu konsep ekonomi yang mulai banyak didiskusikan akhir-akhir ini. Ekonomi sirkular adalah bentuk ekonomi di mana sumber daya dalam perekonomian dapat dipakai selama mungkin. Ekonomi sirkular menekankan tiga hal, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan langkah untuk mengurangi limbah atau sampah dari aktivitas manusia. Reuse merupakan kegiatan menggunakan kembali limbah apapun yang masih digunakan. Sebagai contoh, gelas sekali pakai dapat dipakai sebagai wadah tanam tanaman buah dan sayur. Kantong plastik yang sudah digunakan untuk menyimpan sayuran dapat digunakan kembali untuk keperluan yang sama. Recycle merupakan kegiatan mendaur ulang limbah menjadi bahan baru. 

Sebagai contoh, limbah plastik dapat diolah kembali menjadi kantong plastik baru.
Ekonomi sirkular merupakan kebalikan dari ekonomi linear. Ekonomi linear merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang cenderung hanya membuang limbah hasil kegiatan ekonomi. Limbah ini tidak dimanfaatkan kembali untuk kegiatan lainnya. Hal ini mengakibatkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai contoh, di sektor pertanian dan peternakan, kotoran sapi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti pupuk untuk tanaman. Namun, limbah kotoran sapi ini dapat menjadi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia jika dibuang begitu saja. Inilah contoh ekonomi linear.

Saat ini, sektor pertanian, termasuk di dalamnya perikanan dan peternakan, merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat global. Hasil pertanian dapat dikonsumsi masyarakat dengan atau tanpa proses pengolahan. Sektor pertanian menyediakan komoditas pangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengonsumsi pangan dengan jenis dan pola yang lebih beragam. Keberagaman jenis pangan ini akan berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat memungkinkan terciptanya sumber daya manusia berkualitas. 

Selain itu, peluang terjadinya stunting akan menurun bila gizi masyarakat dapat dipenuhi. Hal ini akan dapat terjadi bila sektor pertanian sebagai sektor penyedia pangan mampu menyediakan pangan dengan jumlah mencukupi dan kualitas yang baik. Ketersediaan pangan dengan jumlah cukup akan memungkinkan setiap individu memperoleh pangan dengan jumlah sesuai kebutuhannya sehari-hari. Pangan juga harus tersedia dengan kualitas baik, artinya tidak rusak dan tidak mengandung bahan beracun. Pangan yang tersedia juga harus mengandung zat-zat gizi tertentu yang memungkinkan konsumen untuk memperoleh zat gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan jumlah cukup untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Supaya pangan ini dapat diakses masyarakat, pangan harus terjangkau bagi masyarakat, baik terjangkau secara harga maupun cara memperolehnya.

Sebab itu, untuk memenuhi hal-hal tersebut, ketahanan pangan harus ada di dalam sistem pertanian. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan harus tersedia secara cukup bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas.

Namun, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, terdapat kondisi di mana masyarakat tidak dapat mengakses dan memperoleh pangan yang cukup. Kondisi ini disebut sebagai kerawanan pangan. Menurut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang, kerawanan pangan adalah kondisi di mana individu atau beberapa individu di suatu area tertentu tidak dapat mendapatkan pangan yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif. Menurut Badan Pusat Statistik, 4,5% penduduk Indonesia mengalami kerawanan pangan sedang atau parah pada 2023. Provinsi dengan persentase penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau parah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 14,68% dan Provinsi Maluku, yaitu 10,26%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian rakyat Indonesia yang tidak mendapat pangan yang cukup untuk hidup sehari-hari, padahal pangan adalah salah satu kebutuhan yang harus tersedia secara cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa penyebab kerawanan pangan adalah pangan yang dikonsumsi individu kurang secara jumlah, pangan yang dikonsumsi kurang beragam, jumlah konsumsi pangan yang terpaksa dikurangi, ataupun ketidakadaan pangan sama sekali untuk dikonsumsi (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, kerawanan pangan juga bisa terjadi apabila sektor penyedia pangan, yaitu sektor pertanian mengalami hambatan dalam berproduksi. Salah satu hambatan yang ditemui sektor pertanian dalam hal berproduksi adalah kerusakan atau berkurangnya sumber daya pertanian akibat sistem ekonomi linear dan kerusakan lingkungan.  Secara ideal, sumber daya pertanian harus tersedia dalam jumlah cukup supaya sektor pertanian dapat berproduksi dengan produktivitas tinggi. 

Sumber daya pertanian yang dapat berkurang kualitas ataupun jumlahnya sebagai akibat dari kerusakan lingkungan ataupun sistem ekonomi linear adalah sumber daya tanah, bahan organik, bahan mineral, mikrobioma tanah, dan sebagainya.
Selain hal penyediaan pangan, tantangan yang ditemui dalam sektor pertanian adalah masalah kesejahteraan petani. Secara ideal, seluruh petani di Indonesia memiliki kehidupan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk "memajukan kesejahteraan umum". Namun, banyak petani di Indonesia yang memiliki kesejahteraan yang kurang. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan petani memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil berusaha tani.

 Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP). Melalui NTP, kita dapat mengetahui mana yang lebih cepat meningkat: harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani atau harga barang konsumsi petani. Kita juga bisa mengetahui apakah kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari petani diimbangi dengan kenaikan harga komoditas pertanian hasil usaha tani petani. Dengan kata lain, nilai NTP memperlihatkan apakah kenaikan pengeluaran petani dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatannya.

NTP ini memiliki nilai yang beragam di seluruh Indonesia. Nilai NTP > 100 berarti kenaikan pengeluaran petani dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Nilai NTP = 100 berarti kenaikan pengeluaran petani sama dengan kenaikan pendapatan petani. Nilai NTP < 100 berarti kenaikan pengeluaran rumah tangga petani tidak bisa diimbangi dengan kenaikan pendapatan petani. Beberapa daerah di Indonesia memiliki nilai NTP beragam. Ada daerah yang memiliki nilai NTP > 100, tetapi ada pula daerah yang memiliki nilai NTP < 100. Beberapa daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai NTP < 100. Di samping itu, beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nilai-nilai NTP di seluruh Indonesia beragam tergantung pada jenis tanaman dan waktu tanam dan panen. Dari nilai NTP ini, dapat dilihat adanya beberapa kelompok petani yang "kurang sejahtera" karena nilai NTP kurang dari 100. Artinya, harga barang konsumsi mereka naik lebih cepat daripada harga produk pertanian yang mereka produksi dan menjadi sumber pendapatan mereka.

Isu kesejahteraan petani sudah bukan menjadi rahasia publik. Masyarakat dapat melihat bahwa banyak petani yang secara ekonomi kurang sejahtera. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata dari kondisi rumah, perabot, kendaraan, alat elektronik, dan sebagainya yang mereka miliki. Hal ini berlawanan dengan idealisme bahwa seluruh rakyat Indonesia harus sejahtera.