barusan menanggapi beberapa tweet mengenai wacana Prabowo menganggarkan satu desa sebesar 1 miliar, apakah ini tidak realistis ? program ini sebenarnya sudah lama dicanangkan pemerintah dan bahkan Pemda. program 1 desa 1 miliar ditujukan untuk memajukan desa dan masyarakatnya agar tidak terjadi ketimpangan besar antara masyarakat desa dan kota. di twitter saya sempat menanggapi beberapa tweet yg menganggap ini mustahil dan tidak realistis dengan menganggap program ini akan membebani APBN karena jumlah desa di Indonesia sangat banyak lebih dr 75.000 kira2 dan kemungkinan membuka luas praktek korupsi tapi ini bukan berarti tidak realistis, lalu saya membendingkan contoh di kabupaten Keerom Papua, bupati Keerom Yusuf Wally berhasil membuat program B3K (Bantuan Keuangan Kepada Kampung) yg berhasil menganggarkan 1 milyar dari APBD ke setiap desa/kampung di kabupaten Keerom. program berani dan "gila" ini sangat diapresiasi masyarakat Keerom dan itu berhasil dilakukan dengan baik. kalau lewat APBD saja berhasil apalagi ditambah dengan APBN ? program itupun sukses membangun desa/kampung di kabupaten Keerom terutama membangun infrastruktur yg vital seperti listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan. lalu bagaimana pengawasannya ? seperti yg dikemukakan Prabowo bahwa fungsi pengelolaan, penggunaan dan pengawasan anggaran akan diberikan kepada musyawarah desa jadi semua perangkat beserta msyarakat desa terlibat didalamnya begitu juga yg diaplikasikan di kabupaten Keerom, semua diberikan kepada musyawarah desa dan itu terbukti berhasil bersih dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, menurut hasilaudit BPK masyarakat dikampung lebih baik mengelola anggaran dibanding pemerintah. walau begitu memang ada kendala dalam aplikasinya tapi program B3K tersebut tetap bekerja dengan baik dalam aplikasinya, kendala yg ada dijadikan pelajaran agar program tersebut lebih baik lagi. mengenai pembentukan Kementrian khusus yg mengurusi pembangunan desa yg dianggap pemborosan anggaran dan tidak efisien sebenarnya itu relatif. kini pembangunan desa diurus oleh direktorat jendral pemberdayaan masyarakat dan desa dibaah Kemendagri. menurut Prabowo, jumlah desa yg sangat banyak saat ini perlu perhatian khusus, kalau setara dengan Dirjen tidak sanggup ya perlu dibangun kementrian khusus yg menangani pembangunan desa. nah masyarakat bisa memutuskan Dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa sudah bisa dibilang berhasil atau tidak ? kan tinggal di evaluasi lagi perlu atau tidak dikembangkan sebuah kementerian yg mengurusi pembangunan desa. ya walau begitu setiap orang punya perspektif masing2. ada yg pesismis terhadap ada yg optimis terhadap program ini. kalau menurut mas Budiman Sujatmiko setelah sharing dengan dia di Twitter menurutnya seharusnya tidak semua desa mendapat anggaran 1 milyar tetapi disesuaikan tergantung kebutuhan setiap desa/kampung berapa. pandangan mas Budiman Sujatmiko ini saya menganggapnya optimis-realistis dan perspektif yg baik. semoga masyarakat Indonesia juga memahami bahwa masyarakat di desa/kampung juga butuh pembangunan seperti infrastruktur dll. mengenaik program B3K di Kabupaten Keerom Papua http://keerommembangun.weebly.com/index.html bahkan UGM pun mengakui program "gila" ini http://ugm.ac.id/id/berita/8345-membedah.gagasan.gila.bantuan.1.m.tiap.tahun.untuk.kampung
