#TMRezaFahleviLiterasiBerkeadaban-Sumatera Utara kembali berbenah terkhusus yang berkaitan dengan Hilarisasi Produk dan perdagangan antar daerah. Selain Sumatera Utara tercatat 33 Provinsi lainnya juga ikut berbenah. Volume perdagangan menungkat secara keseluruhan di 34 Provinsi di Indonesia.
Data yang didapat dari Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur dalam 5 Tahun terakhir meningkat 133,55 persen. Â Tentu jumlah yang sangat besar dan membanggakan bagi pemerintah Jawa Timur pada khususnya dan Pemerintah Indonesia pada umumnya.Â
Tentu saja peningkatan perdagangan ini berpengaruh sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Lebih jauh neraca perdagangan antar daerah di Provinsi Jawa Timur mengalami Surplus sejumlah RP !64,49 Triliun pada Tahun 2017 dan Rp. 101,15 Triliun pada Semester pertama Tahun 2018.Strategi yang inovatif dan tepat guna menjadi senjata pamungkas untuk peningkatan neraca perdagangan ungkap Soekarwo selaku ketua APPSI pada Tahun 2018.
Dengan meningkatnya nilai perdagangan antar daerah, ada baiknya Hilirisasi Produk unggulan suatu daerah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar nilai tambah suatu produk unggulan bisa meningkat pesat dan signifikan hingga menyentuh angka ratusan persen. Sumatera Utara dalam hal ini sebagai salah satu daerah pemasok produk kopi mentah yan gmisalnya  dulu hanya di jual di angka Rp 10ribu bisa meningkat sangat pesat dan signifikan hingga 300 persen setelah di olah dan di sangrai dengan mesin penggiling kopi.Â
Hal ini juga bisa meningkatkan jumlah daya serap tenaga kerja karena akan membutuhkan pekerja di bagian operator. selanjutnya setelah di olah Komoditas Kopisebagai produk hilir juga membutuhkan tenaga distributor dari desa tempat kopi itu di tanam dan di panen ke kota tempat kopi itu di jual dan dimamfaatkan seluas-luasnya.Hilirisasi produk mentah menjadi barang jadi yang siap pakai meningkat tajam  dan signifikan. hal ini tentu turut berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah.Â
Program hilirisasi dan perdagangan antar daerah inilah yang diangkat menjadi tema diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Lt.2 Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu (20/03/2019), menghadirkan 3 narasumber yaitu Dr Iskandar Simorangkir SE MA mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si mewakili Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM., serta  DR Ir Hj R Sabrina MSi mewakili Pemprovsu selaku Sekretaris daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Forum yang juga dapat diakses secara langsung melalui website www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube) ini membahas berbagai sisi. Antara lain, Bagaimanakah program hilirisasi daerah ini berjalan? Sejauh mana perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daeran? Serta bagaimana pula peran pemda, koperasi dan badan usaha  di daerah dalam perdagangan antar daerah? Selanjutnya, sejauh mana kesiapan daerah menjalankan Smart Perdagangan di era industri 4.0? Inovasi apa yang dijalankan Pemda? Bagaimana pula progres Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) yang dijalankan pemerintah daerah (Jawa Timur)?.
Lebih jauh Sekdaprovsu menerangkan bahwa, hilirisasi membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan. "Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumatera Utara," lanjutnya.
Sekdaprovsu juga menyebut neraca perdagangan Sumut saat ini mengalami kondisi surplus. "Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor," tegasnya.Â
Dia menjelaskan, Sumut telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.Untuk menunjang perdagangan tersebut, Sabrina mengatakan perlu adanya dukungan faktor lain seperti infrastruktur. Selain itu, pihaknya juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah.
Ditulis Oleh: TM Reza Fahlevi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H