Menyikapi Respon Muhammadiyah Atas Kasus Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Alias Askes Amien Rais

Jujur saya tergerak untuk menulis artikel kembali tentang Amien Rais setelah mengamati perkembangan kasus terbaru dugaan korupsi alkes yang menyeret nama beliau. Terus terang saya miris melihat berbagai macam respon publik atas sikap beberapa tokoh penting muhammadiyah dan partai amanat nasional.

Ada saja komentar-komentar yang menganggap muhammadiyah sudah meninggalkan ruh ajaran Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah sekaligus saudara seperguruan Hasyim Asyari sang pendiri Nahdatul Ulama. Pihak yang kontra menolak berbagai komentar tokoh muhammadiyah dan lebih berharap muhammadiyah agar fokus saja dengan amal usahanya untuk membangun negeri. Sebaliknya pihak yang pro mendukung berbagai komentar tokoh muhammadiyah dan menganggap wajar apabila suatu almamater atau organisasi membela salah satu kader ataupun simpatisanya.

Mencermati Respon Muhammadiyah

Menurut politisi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais  pernyataan keras mantan Ketua PP Muhammadiyah Pak Din Syamsudin komentarnya jelas. KPK seolah-olah menjadi rangkaian dari aparat yang menyasar para alumni 212. Instrumennya adalah polisi yang menangkapi tokoh 212. Sinyalemen Din sebagai tokoh besar Muhammadiyah mewakili suara warga Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan adanya kemarahan yang bisa mengarah kepada perlawanan.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, ada upaya pembusukan dengan menuduh Amien Rais korupsi pengadaan alat kesehatan yang telah menjerat mantan Menkes Siti Fadilah Supari sebagai terdakwa. Oleh karenanya media dan sosial media digiring memberitakan seolah Amien Rais terlibat dalam praktik korupsi.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Taufan Putra Revolusi merasa penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada utusan Amien Rais di Gedung KPK belum terang benderang. Atas alasan itu, IMM mendesak agar KPK bisa memberikan penjelasan yang lebih memadai. Terlebih, pimpinan KPK telah menolak niat baik Amien Rais yang hendak memberikan penjelasan.

Sepintas dari pernyataan beberapa tokoh diatas menimbulkan kekhawatiran adanya upaya membenturkan Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional disatu sisi dengan pemerintah Indonesia disisi lain. Di lihat dari kekuatan muhammadiyah jelas tak bisa dianggap enteng. Muhammadiyah sudah diakui sebagai organisasi islam terkaya di Indonesia dengan amal usahanya yang tersebar dimana-mana. Selain itu Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang memiliki organisasi para militer yaitu KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) yang menempati posisi terbesar kedua setelah Banser (Badan Anshor Serba Guna) Nahdatul Ulama. 

Sejarah Indonesia mencatat tokoh muhammadiyah telah berperan menempatkan kedua kader terbaiknya sebagai pemimpin sipil pertama yaitu Presiden Soekarno (Tokoh Guru Muhammadiyah Bengkulu) dan pemimpin militer pertama yaitu Jenderal Besar Sudirman (Tokoh Hizbul Wathon dan Pemuda Muhammadiyah Jawa tengah). 

Saya harap kita semua ikut menjaga ketertiban masyarakat agar tidak menyeret muhammadiyah dalam eskalasi konflik politik Indonesia karena sangat berpotensi besar menimbulkan perang saudara. Cara terbaik saya rasa adalah dengan memposisikan Amien Rais sebagai individu warga negara yang harus taat hukum dan bukan sebagai alumnus ataupun lulusan mana agar orang-orang awam dan para pemecah belah Indonesia tidak mudah melakukan pelabelan-pelabelan yang berpotensi meretak persatuan dan kesatuan Indonesia.

Kita semua patut bersyukur atas kebijaksanaan tokoh puncak sekaligus pemimpin Muhammadiyah saat ini yaitu Haedar Nashir. Mungkin beliau sadar bahwa akan sia-sia dan memalukan apabila muhammadiyah sebagai salah satu orang tua Indonesia sampai berkonflik dengan anak kandungnya sendiri yaitu pemerintah Indonesia. 

Komentar Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir yang menyerukan agar penegakan hukum harus objektif. Peran PP Muhammadiyah dalam politik sambung Haedar merupakan bentuk tanggungjawab moral. Muhammadiyah ada dalam posisi yang benar dan tepat. Kalau Muhammadiyah memberi referensi seseorang menjadi menteri, presiden, menjadi gubernur, itu sebagai tanggung jawab moral keagamaan dan kebangsaan. Tidak untuk kepentingan konspirasi, apalagi untuk kolusi nepotisme dan korupsi.

Seakan sejalan dengan Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir, kita juga patut mengapresiasi tindakan dari mantan Ketua Muhammadiyah yaitu Syafii Maarif yang seolah menggantikan posisi Gus Dur alias Abdurahman Wahid untuk aktif menggalang kepedulian dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Posisi beberapa kader muhammadiyah yang menjadi menteri kabinet Presiden Jokowi yang menahan diri untuk tidak berkomentar banyak terkait hal ini juga patut kita puji. Harus kita akui secara tidak langsung ikut menurunkan tensi politik saat ini. 

Melihat Kembali Sejarah Politik Muhammadiyah

Perlu kita ingat dan catat kalau warga muhammadiyah itu sangat heterogen secara teologis, sosiologi dan politis. Selebar perbedaan antara Bung Karno sang presiden Indonesia pertama dan Buya Hamka sang pendiri sekaligus ketua MUI pertama. Kalau kita buka arsip atau buku serta koran lama sering kita dapati bahwa tokoh PNI dan tokoh Masyumi ini sering berbeda pandangan walaupun sama-sama Muhammadiyah. Sejauh pula perbedaanya dengan Soeharto yang walaupun kental aroma kejawenya tidak bisa disangkal merupakan lulusan HIS Muhammadiyah.

Dalam era reformasi saudara-saudara tentu paham bahwa pengkritik keras Amien Rais semasa menjabat tokoh pemerintah lewat MPR yaitu Arbi Sanit juga pernah menjadi Majlis Hikmah Muhammadiyah. Sepintas ketika Joko Widodo menjabat presiden lalu ada tokoh-tokoh muhammadiyah yang mengkritik pemerintah kemudian orang-orang awam memposisikan Muhammadiyah sebagai anti demokrasi dan PDIP sebagai partai penguasa padahal orang-orang Muhammadiyah tentu paham bahwa ada juga keluarga Muhammadiyah yang berada dengan penguasa seperti Hendropriyono, Mochtar Bukhori dan Herry Achmadi.

Kalau saudara-saudari belum percaya bahwa Muhammadiyah itu walau diluar kelihatanya seragam padahal didalamnya beragam silahhkan buka penelitian ilmiah. Berdasarkan disertasi tokoh Nahdatul Ulama yaitu Abdul Munir Mulkhan yang berjudul Gerakan Pemurnian Islam di Pedesaan (Kasus Muhammadiyah) beliau menemukan empat varian Muhammadiyah yaitu kelompok al-ikhlas (islam murni yang puritan), kelompok kiai dahlan (islam murni yang toleran), kelompok Munu (islam tradisionalis) dan kelompok Munas (islam nasionalis). 

Dalam konteks politik yang memanaskan beberapa tokoh muhammadiyah ini sebaiknya kita ingat ketika Gus Dur alias Abdurahman Wahid mengganti posisi Bambang Sudibyo dalam pemerintahan. Ketika itu tidak sedikit yang memuji tindakan Muhammadiyah yang menahan diri untuk berhasil menempatkan Bambang Sudibyo sebagai individu bukan sebagai kader ataupun simpatisan muhammadiyah sehingga tak ada geger politik seperti sekarang ini.

Penutup

Saya rasa semua keluarga besar muhammadiyah harus kembali berpegang teguh pada pandangan politik Muhammadiyah dalam pedoman hidup islami warga muhammadiyah pada halaman 36-39.

Ada enam pokok tuntutan dan pedoman yang sangat romantis dan moralis. 

Besar harapan saya agar semua menahan diri agar proses hukum berjalan sampai meja hijau alias pengadilan dimana nanti akan terbukti kebenaranya. 

Magelang 7 Juni 2017