AADJ: Ada Apa dengan Jokowi?

Merasakan kepemimpinan Joko Widodo untuk yang kedua kalinya tidak semengenakan apa yang dirasakan ketika di periode pertama. Dulu, kita disuguhkan dengan banyak terobosan seperti kartu-kartu penunjang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Belum lagi dengan perbandingan orang-orang di kabinet yang lebih banyak profesional daripada politikus.

Di dalam kabinetnya, juga terdapat orang-orang inovatif seperti Ignasius Jonan, Susi Pudjiastuti, mengembalikan Sri Mulyani, dan pastinya si nyentrik Basuki Hadimuljono. Didukung sifat sederhana dan kejujurannya dari masa Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, seolah masa depan Indonesia semakin terbuka nyata nan apik.

Entah apa yang terjadi, di periode kedua ini, Presiden Jokowi mengalami penurunan drastis dalam kepemimpinannya maupun karir politiknya. Minimnya inovasi dalam mengembangkan negara, terus-terusan memperbanyak infrastruktur tanpa membahas hal-hal lain, kabinet yang semakin amburadul pekerjaannya, sampai anaknya yang maju menjadi Calon Wali Kota Solo menghiasi media yang membuktikan adanya sesuatu perbedaan dari sosok tukang kayu ini daripada sebelumnya.

Langkah-langkah Jokowi di periode kedua ini rasanya lebih politis dan memberikan keuntungan tersendiri bagi beberapa pemegang kuasa. Saya juga mengetahui pastinya ada proses tertentu menuju kemakmuran Indonesia dalam step-step politis tertentu, akan tetapi nampaknya perhitungan Jokowi salah.

Kesalahan 1 : Memilih Ma'ruf Amin

Saya tidak mengatakan Ma'ruf Amin orang yang tidak cocok menjadi pemimpin. Masa-masa beliau di MUI, NU, dan lain sebagainya menunjukan beliau memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Pun peran wakil presiden memang tidak sebesar itu.

Kita bisa melihat wakil presiden selain Jusuf Kalla nampaknya tidak terlalu aktif dalam kehidupan pemerintahan dan berpolitik, paling hanya meresmikan tempat tertentu dan menjadi undangan terhormat. Namun, masyarakat telah mengekspektasikan wakil presiden yang se-aktif Jusuf Kalla. Hal ini juga terjadi ketika Boediono menjadi wakil Susilo Bambang Yudhoyono di periode kedua 2009-2014.

Kapasitas Ma'ruf Amin memang tidak seluas itu, akan tetapi perannya dalam pembuatan kebijakan serta mengevaluasi kabinet rasanya perlu dipertanyakan. Dalam beberapa rapat kabinet serta wawancara, terlihat beliau hanya memberikan pendapat normatif dalam forum-forum tersebut. Beliau tidak seperti "bosnya" yang lebih konkrit dan to the point dalam memberikan arahan.

Mungkin jika Jokowi tidak salah perhitungan ketika kampanye dahulu, ketika beliau mengira Prabowo menggaet ulama sebagai wakilnya, hal ini akan berbeda hasilnya.

Kesalahan 2 : Bermain Politik

Masih tak habis pikir kenapa sampai detik ini reshuffle menteri belum dilaksanakan. Sudah jelas kinerja Menteri Terawan, Yasonna Laoly, Budi Karya, sampai Syahrul Yasin Limpo tidak sesuai dengan kemauan rakyat pada umumnya. Apalagi bila kita bicara Pak Edhy Prabowo yang sangat berbeda jauh dalam memberikan kebijakan dibanding Bu Susi, pendahulunya.

Umumnya, menteri-menteri yang bermasalah dalam Kabinet Indonesia Maju (kabinet periode kedua Jokowi) adalah menteri titipan politik ataupun menteri non-politik yang entah kesayangan atau masih ada sangkut pautnya dengan politik.

Di periode kedua ini, nampaknya Jokowi tidak terlalu berani untuk melakukan guncangan-guncangan yang melawan karakter umum bangsa seperti halnya yang dia canangkan di tahun 2014 : "Revolusi Mental". Pemerintahan Pusat kembali kepada era yang menguntungkan segelintir golongan dibandingkan keutuhan rakyat.

Nampaknya Jokowi juga punya salah perhitungan dalam memilih menterinya. Ternyata, menterinya tidak secerdas itu.

Kesalahan 3 : Gibran Rakabuming Raka

Tidak akurnya Jokowi dengan PDIP disertai majunya Gibran, putra sulungnya, sebagai Calon Wali Kota Solo membuat situasi ke depan semakin tidak kondusif. Majunya Gibran sendiri saja sudah membuat publik skeptis terhadap tujuan beliau maju, apakah memanfaatkan popularitas ayahnya, atau memang keluarga ini sedang membangun dinasti politik?

Rahasia-rahasia politik seperti Jokowi yang memanggil Achmad Purnomo dan dijanjikan jabatan adalah contoh jelas kalau Jokowi dan PDIP sedang tidak akur. Apabila mereka akur, cerita seperti ini tidak akan bocor ke publik secara luas.

Dalam beberapa wawancara Achmad juga menyatakan ini benar adanya. Interupsi berpolitik yang dilakukan Jokowi demi kemenangan putranya sangat tidak etis dilihat publik.

Melihat berita-berita terdahulu yang menyatakan Gibran tidak ingin masuk dalam dunia politik juga membuat publik begitu kecewa. Artinya, Jokowi salah perhitungan melihat peluang putranya dalam berpolitik. Pasalnya, baik menang ataupun kalah, dalam beberapa waktu ke depan Gibran dan keluarganya (dalam hal ini Jokowi) pasti akan masuk gosip politik.

Masih banyak kesalahan lain yang diakibatkan salah perhitungan Joko Widodo di masa periode keduanya. Sebagai pendukung beliau selama beberapa tahun terakhir ini, saya mengakui kekecewaan saya atas pilihan saya sendiri. Saya masih membahas kasus-kasus fundamental, belum turunan seperti perannya dalam Kasus HAM Novel Baswedan dan RUU HIP serta PKS.

Rasanya, Presiden perlu introspeksi dan mulai memikirkan kembali kemajuan bangsa dan rakyatnya daripada karir politiknya sendiri. Menjadi king maker bisa dipikir kemudian hari, kali pak!