Menjalankan fungsi pemerintahan memang tidak mudah, apalagi jika dalam skala besar seperti gubernur. Menjadi sepasang Gubernur-Wakil Gubernur tentu memiliki beban yang cukup berat saat harus mengawasi transparansi dan kejujuran kinerja seluruh perangkat dan aparatur yang dibawahinya. Pengawasan dari atas sangatlah penting mengingat tidak semua aparatur dapat bekerja dengan baik. Masih terdapat beberapa oknum yang mencederai proses birokrasi dengan  upaya tindakan korupsi.
Korupsi merupakan penyakit sosial dan pelanggaran hukum yang harus kita lawan bersama. Terjadinya korupsi dipicu oleh lemahnya kesadaran akan metode birokrasi yang baik dan terdapat celah dalam sistem yang dapat ‘dimainkan’ oleh oknum-oknum tersebut. Kita ambil contoh di Jakarta, pasangan petahana Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat banyak ‘dimusuhi’ oleh para koruptor karena kegigihan mereka dalam memerangi korupsi. "Saya dan Pak Basuki ini dalam tanda kutip dimusuhi oleh para koruptor. Makanya banyak yang protes," tutur Djarot
Basuki-Djarot telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanggulangan tindak korupsi. Mulai dari aplikasi Qlue untuk melaporkan pelayanan dan cara kerja petugas dilapangan, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengurus birokrasi  secara terpadu dan transparan, menerapkan sistem transfer gaji untuk menanggulangi pungli yang sering terjadi apabila gaji diberikan dalam bentuk tunai.
Terkait pungli Djarot berpendapat sudah dapat ditanggulangi. "Makanya pungli sekarang enggak ada karena bayarnya enggak ke orang, tapi langsung ke bank. Dulu kan gitu sampai makam saja dibisniskan. Bayar Rp 15 juta. Ini bertahun-tahun terjadi makam fiktif. Sekarang ya enggak ada. Kalau biayanya Rp 100 ribu ya segitu. Langsung transfer," ujar Djarot
Kemajuan birokrasi dan transparansi menjadi kata kunci pemerintahan Basuki-Djarot yang sedikit lagi dapat mewujudkan segala kemajuan dan perbaikan di Jakarta. Hal inilah yang seharusnya menjadi alasan kuat bagi kita, warga Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada Basuki-Djarot untuk melanjutkan satu periode lagi demi menuntaskan apa yang sudah mereka kerjakan. jika pasangan lain yang terpilih, belum tentu program-program pro rakyat yang dilakukan petahana akan dilanjutkan pembangunannya.
"Saya sama Pak Basuki ini sudah nanggung. Sudah separuh jalan. Warga banyak yang sampaikan bahwa kita sudah kepalang tanggung. KJP sudah nanggung. Kita tingkatkan sampai kuliah dapat Rp 18 juta. Indeks Pembangunan Manusia kita sudah hampir 80 persen dan nanti akan menyamai kota-kota besar yang lain," ujar Djarot.
Ketulusan mereka dalam melayani dan mengayomi masyarakat dapat dijadikan role modelbagi kita semua dalam mengemban amanah. Pemimpin amanah dan dekat dengan rakyat tidak akan tega melakukan korupsi karena mereka paham betul korupsi akan merugikan dan merampas hak rakyat kecil. Bagi Djarot, menjadi pejabat itu janganlah mengincar harta benda, kekuasaan dan istri banyak. Hal-hal tersebut akan merusak moralitas seorang  pemimpin dan apa yang dipimpinnya pun akan ikut-ikutan rusak.
Penanganan korupsi yang merupakan tanggung jawab kita bersama harus kita tunjukkan. Kesadaran yang timbul dari bawah akan menghilangkan niat seseorang untuk melakukan korupsi. Kerja sama erat antara pemerintah dan rakyat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, sentosa dan jauh dari KKN.
