Situasi politik di Kabupaten Bekasi telah menjadi perbincangan yang kian hangat di berbagai kalangan, terutama di antara masyarakat lokal dan akademisi. Reza Dwi Kurniawan, seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Menurut Reza, Kabupaten Bekasi mengalami ketimpangan yang serius, terutama dalam aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan kerja bagi penduduk pribumi.
Reza menyoroti fenomena di mana perusahaan-perusahaan besar, terutama di kawasan industri Bekasi, lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah dibandingkan dengan penduduk lokal. "Banyak PT besar di Bekasi yang lebih memilih pekerja dari luar kota, sementara warga pribumi Bekasi masih banyak yang menganggur," ujar Reza. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan dalam distribusi kesempatan kerja, yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik oleh pemerintah setempat.
Dalam pandangan Reza, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Ia menyebutkan bahwa pendidikan di wilayah ini masih jauh dari kata ideal, bahkan cenderung kacau balau. "Praktik jual beli bangku sekolah, pungli yang mengatasnamakan shodaqoh, semua itu adalah ironi yang seharusnya tidak terjadi di Bekasi," katanya dengan nada kecewa. Ia menganggap bahwa pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mampu bersaing di pasar kerja.
Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bekasi juga tidak terlepas dari rendahnya kesadaran sosial di kalangan masyarakat dan pemerintah. Reza menyatakan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya aspek sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Minimnya kesadaran ini berimplikasi pada kebijakan publik yang tidak efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. "Kesadaran sosial di Bekasi masih sangat minim, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Ini memperburuk kondisi ekonomi kita," tambahnya.
Reza melihat bahwa masalah ini juga berkaitan erat dengan kultur politik yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, politik di daerah ini masih sangat kental dengan kepentingan kelompok dan individu, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak berpihak pada masyarakat luas. "Politik di Bekasi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan rakyat banyak," ungkap Reza. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi yang tidak merata, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang ada.
Selain itu, Reza juga menyinggung kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja lokal. Ia menekankan bahwa meskipun Bekasi memiliki banyak kawasan industri, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih minim. "Pendapatan pekerja lokal masih sangat rendah, belum lagi masalah PHK dan upah yang tidak layak. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hal ini," ujarnya. Menurutnya, kebijakan yang lebih pro-rakyat harus segera diterapkan untuk mengatasi masalah ini.
Reza juga mengkritisi hubungan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Bekasi yang, menurutnya, kurang berpihak kepada masyarakat lokal. "Kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan harus lebih diarahkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat pribumi. Sayangnya, yang terjadi sekarang justru sebaliknya," ujarnya. Ia menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dalam mengatur regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja.
Di sisi lain, Reza juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan yang menjadi akar dari masalah ketimpangan ekonomi ini. Ia menilai bahwa pendidikan di Kabupaten Bekasi masih belum mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. "Pendidikan yang ada saat ini hanya menghasilkan lulusan yang tidak siap bekerja, karena sistem pendidikannya sendiri bermasalah," tegasnya. Reza menekankan bahwa reformasi pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.
