Jelang rencana Munas Golkar pasca Keputusan MA, mendadak ada yang coba mengacau suasana. Pengacau ini menggunakan tangan pihak lain, atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah “Nabok nyilih tangan”.
Mafia anggaran, begitu Badan Anggaran (Banggar) Watch menjuluki sebagian anggota DPR RI yang dianggap terkait “bagi-bagi kavling” anggaran pada RAPBN 2016. Rencananya, Banggar Watch akan melaporkan para oknum tersebut ke KPK. Tak tanggung-tanggung, para mafia anggaran dilaporkan menjebol anggaran hingga Rp.1042,6 Trilyun.
Sepintas, tidak ada yang salah dengan berita itu. Menjadi masalah ketika kita perhatikan urutan inisial nama-nama anggota DPR beserta partainya yang akan dilaporkan ke KPK oleh Banggar Watch:
Golkar ( ANS ,AKOM,MN,RJKI,RBAE)
Partai Gerindra ( RIZ, BH,WiZ,IBPS )
PPP ( INR ,ID)
PDIP ( OLD, NS ,SHN,WK)
PKS ( HABA, SKT)
P.Demokrat ( DUJ, EZA ,
PKB ( HCC ,BN )
PAN ( HJJ,IRS,ANQ)
NASDEM ( AT ,ESR,RC)
HANURA ( DYL )
Yang janggal dari urutan itu adalah, kenapa Partai Golkar ada di urutan teratas? Padahal jelas-jelas PDIP lah partai yang berkuasa saat ini dan memegang peran penting. PDIP justru di taruh di urutan ke-4. Seolah memang ada kesengajaan agar Golkar menjadi sorotan dalam pemberitaan yang bersumber dari pers pers Banggar Watch tersebut.
Kejanggalan lain, semua anggota DPR dari partai Golkar yang disebut di daftar itu adalah anggota Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Semuanya sama sekali bukan pemain anggaran. Justru sejumlah nama yang berurusan langsung dengan anggaran tidak disebut sama sekali. Sebut sja SN, Ketua DPR, yang selalu mendapat bagian setiap pengucuran anggaran.
Nama lain yang sering bermain anggaran adalah MAS, Ketua Komisi III DPR, yang sesuai namanya, juga mendapatkan “komisi 3 persen” dari anggaran yang turun ke mitra kerja mereka. Tak ketinggalan RKN Ketua BURT, yang tak kalah ciamik memainkan anggaran negara.
Sangat dipertanyakan, kenapa semua orang Golkar yang ada di daftar Banggar Watch itu adalah anggota SOKSI? Seperti yang diketahui, SOKSI merupakan tulang punggung kemenangan Partai Golkar yang sah. Mahkamah Agung sudah mengakui, hanya Partai Golkar hasil Munas Bali lah yang legal dan sesuai konsitusi. Perlu dicermati, semua nama yang disebut Banggar Watch adalah anggota Golkar dari kubu Munas Bali. Tanpa SOKSI, Golkar kubu Munas Bali tidak akan menang. Bahkan mereka sudah keok ketika fraksi Golkar diserbut Yoris. Karena SOKSI dianggap sangat berperan, maka ada pihak yang berusaha menggembosi.
Apa maksudnya menaruh nama-nama anggota SOKSI, anggota Golkar dari kubu Munas Bali, di urutan teratas sebagai “mafia anggaran” versi Banggar Watch?
Tentu semua bukan serba kebetulan. Tuduhan yang belum ada buktinya ini bisa dikatakan fitnah. Ada pihak yang ingin mengacau Munas Golkar pasca Keputusan MA dengan black campaign ini. Mereka ingin agar nama-nama tadi disorot sebagai “pesakitan”, padahal belum terbukti apapun. Mereka ingin agar anggota Golkar yang juga anggota SOKSI dan kubu Munas Bali mendapat cap buruk dari publik. Sungguh suatu permainan keji. Waspadalah! Waspadalah!
