Akhir-akhir ini booming berita tentang banyaknya perusahaan yang cabut dari Kabupaten Karawang. Dilansir dari Narasi (20/6/2022) dari total 1706 perusahaan di tahun 2018 kini hanya menyisakan 900 saja, ini berarti terdapat hampir 50% penurunan jumlah perusahaan yang berada di Karawang.
Penyebab dari kejadian ini disinyalir karena UMK Karawang terlalu tinggi hal ini terlihat dari data kenaikan yang bahkan pernah menyentuh 58%.
Dilansir dari Kemnaker RI, UMK Kabupaten Karawang saat ini pun telah menduduki peringkat kedua di Indonesia setelah Kota Bekasi dengan besaran UMK Rp4.798.312. Perusahaan pun tak sanggup menggaji para pekerjanya dan kemudian cabut dari Karawang.
Akibatnya 32 ribu pekerja terkena PHK dan menjadi pengangguran kata Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur,melansir Pelita Karawang, (16/6/2022).
Para pekerja ini lalu menyalahkan pemerintah karena tidak bertindak dalam masalah ini. Ironisnya ketika saya melihat kolom komentar ada beberapa warganet yang berkomentar, kurang lebih seperti ini
“tiap tahun minta naikin umr, sekarang perusahaannya ga sanggup bayar umr malah nyalahin pemerintah”.
Hal ini sedikit banyak ada benarnya karena menurut data yang diperoleh Narasi (20/6/2022)
memang selalu terjadi kenaikan UMK berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000 di Kabupaten Karawang di tiap tahunnya (kecuali di 2022 yang masih sama dengan tahun 2021). Lalu apakah ini semerta-merta salah buruh yang selalu meminta kenaikan upah atau ini memang salah pemerintah?
In my sotoy opinion (pakai nadanya @semakindidevan :v) jawabannya, IYA, ini salah pemerintah. Karena dalam konsep Hak Asasi Manusia modern pemerintah itu adalah majority barrier, pemerintah sebagai penopang utama yang memegang fungsi to fulfill, to protect, and to respect human right.
Untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Maka jelas pemerintah yang harus memegang tanggung jawab atas terjadinya ledakan pengangguran yang terjadi di Kabupaten Karawang.
Bagaimana? masih bingung? misalkan saja ada sebuah ilustrasi dimana ada seorang anak yang selalu meminta mainan kepada orang tuanya.
Orang tuanya ini pun selalu saja menyetujuinya walaupun mainan-mainan tadi terkadang terbilang cukup mahal dan menguras kantong. hingga pada suatu hari orang tuanya kehabisan uang dan anak tadi kelaparan. Lalu disini siapa yang salah? anak kecil tadi? tentu saja orang tuanya, karena anak kecil tadi masih belum mengerti.
Sama seperti kasus tadi, rakyat itu tidak seluruhnya pintar, bahkan banyak yang tidak mengetahui apa saja hak mereka.
Maka disini pemerintahlah yang bertanggung jawab sebagai penopang HAM modern untuk memakai kepintaran yang dimiliki untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM yang mereka miliki.
Maka kembali lagi pemerintah disini berkewajiban untuk memenuhi hak asasi warga negaranya, yang dalam kasus ini menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya hal ini sebagaimana hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD NRI 1945, konstitusi dasar kita, khususnya pada pasal 27 (2) yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 28 D (3) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Referensi:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Narasi Newsroom. (2022). PERUSAHAAN CABUT DARI KARAWANG, GARA-GARA UPAH? [Video].
