Salah satu aspek utama dalam mewujudkan good governance adalah transparansi, yang mengharuskan DPRD untuk membuka akses informasi kepada publik mengenai berbagai proses pengambilan keputusan, legislasi, dan penggunaan anggaran. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat dengan mudah mengikuti perkembangan kebijakan, memahami alokasi anggaran, dan mengetahui tujuan dari kebijakan yang diambil. Di era digital, DPRD seharusnya memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih maksimal, seperti dengan menyediakan data anggaran dan dokumen peraturan daerah melalui situs web resmi yang dapat diakses oleh siapa saja.
Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam good governance. DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil kepada publik. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada proses legislasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, DPRD dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, yang pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
Partisipasi publik juga menjadi elemen kunci dalam good governance. DPRD perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, baik melalui forum musyawarah, dengar pendapat, ataupun mekanisme konsultasi publik lainnya. Semakin banyak partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, semakin besar kemungkinan kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan juga akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil yang dicapai.
Selain itu, responsivitas merupakan elemen yang tak kalah penting. DPRD harus mampu merespons dengan cepat terhadap kebutuhan dan masalah yang berkembang di masyarakat. Ketika ada isu atau keluhan masyarakat, DPRD harus cepat tanggap dan berupaya mencari solusi yang tepat, baik melalui pembuatan peraturan daerah yang relevan ataupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang ada.
Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, penerapan prinsip-prinsip good governance oleh DPRD sangat penting mengingat dinamika pembangunan yang pesat di kota ini. Peningkatan kualitas layanan publik, pemanfaatan anggaran yang efisien, serta kebijakan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, DPRD Kota Tangerang Selatan harus terus berinovasi untuk memperbaiki mekanisme kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pemerintahan.
Secara keseluruhan, DPRD berperan sebagai penjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, DPRD dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efisien dalam pengelolaan anggaran, dan lebih transparan dalam pengambilan keputusan. Semua ini akan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H