Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu: Karakteriktik, Prinsip dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

 Oleh Revi Alvira Nurmalasari

(Mahasiswa MPI/SI UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pengelolaan biaya pendidikan merupakan bagian integral dalam menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan. Artikel ini mengulas berbagai aspek terkait karakteristik pembiayaan pendidikan, sumber dan alokasinya, prinsip pengelolaan keuangan, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung manajemen pembiayaan pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembiayaan yang adil, efisien, dan transparan untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Pertama : Karatktristik Pengelolaan Biaya Pendidikan

Karakteristik utama pembiayaan pendidikan dalam arti luas adalah bahwa baik pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair maupun non-budgetair. Pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair mencakup biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai organisasi, sedangkan pembiayaan pendidikan yang bersifat non-budgetair mencakup biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh siswa sendiri, atau biaya orang tua atau keluarga dan kesempatan pendidikan.

Kedua : Karakteritik Sumber dan alokasi pembiayaan pendidikan

Biaya dalam lembaga pendidikan meliputi direct cost (biaya langsung seperti gaji guru dan buku) dan indirect cost (biaya tidak langsung seperti transportasi). Social cost adalah biaya publik untuk pendidikan, sedangkan private cost adalah biaya keluarga termasuk kesempatan yang hilang. Pembiayaan pendidikan mencerminkan komitmen dan prioritas kebijakan dalam mendukung pendidikan.

Ketiga : Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

Keempat : Kebijakan Pengembangan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Untuk mencapai produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam manajemen pembiayaan, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. UU ini mengatur sistem pendidikan, termasuk program pembebasan biaya operasional untuk pendidikan dasar. Namun, untuk membantu siswa dari keluarga miskin, disediakan program beasiswa guna menutup biaya pribadi dan meningkatkan partisipasi sekolah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UU ini mengintegrasikan pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pendidikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dengan dukungan dari pemerintah pusat.. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. PP ini menekankan pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan rumah tangga masing-masing lembaga.

Pengelolaan biaya pendidikan mencakup aspek budgetair dan non-budgetair, dengan sumber seperti direct cost, indirect cost, social cost, dan private cost. Prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi menjadi landasan utama, didukung oleh regulasi pemerintah untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Tulisan ini disajikan dari Modul Ajar Sekolah Islam Terpadu Part 10 . Prof. A. Rusdiana, M.M. (https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/100464) 

CURRICULUM VITAE

Revi Alira Nurmalasari ; Lahir di Sumedang, tanggal 07 Maret 2004. Alamat tempat tinggal di Nanjungjaya, RT. 02 RW 07 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Indonesia. Tlp/HP 081573183854. E-mail : revialviraa@gmail.com

Beliau menempuh Pendidikan dasar di SD Negeri Kramatjaya (2010-2016), kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Ujungjaya (2026-2022) dan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Cimalaka. Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah, beliau saat ini sedang melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dengan mengambil Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).