Partai Politik dan Kebijakan tentang Pandemi Covid-19

Belum usang memori dan ingatan masyarakat pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang terhelatkan di tengah situasi pandemi Covid-19, menjadi rapor merah publik kepada Partai Politik yang dianggap abai dalam situasi sulit yang hingga sampai saat ini belum menunjukan angka yang baik dalam penanganannnya.

Sejak kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 diumumkan, pemerintah terus berupaya merumuskan beragam kebijakan untuk menyetop penyebaran virus ini, termasuk menetapkan status darurat nasional COVID-19. Bahkan baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat yang akan dilaksanakan selama 14 hari dengan dimulai pada tanggal 3 Juli 2021.

Beragam upaya dan langkah pemerintah sudah dilakukan dalam upaya menanggulangi bencanan non-alam saat ini, namun dalam pelaksanaannya hemat penulis, masyarakat Indonesia terkhususkan Partai Politik di Indonesia belum dapat memisahkan bahwasanya mana hal yang menjadi kepentingan politik semata dengan hal yang merupakan kepentingan atau isu dengan skala nasional.

Padahal dengan status sebagai pandemi global berarti bahwa penularan dan ancaman virus ini telah melampaui batas-batas antarnegara. Implikasinya, kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin meningkat. Kepanikan dan rasa cemas tentu mewarnai masyarakat internasional, termasuk di Indonesia. Dalam kondisi ini, sikap tegas dari pemerintah serta dukungan dari segenap elite dan aktor politik menjadi penting sebagai jalan keluar yang ditunggu oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui, posisi partai politik sesungguhnya sangatlah strategis. Di satu sisi partai-partai memiliki fungsi penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pembuat kebijakan. Di sisi lain, partai berperan sebagai agen sosialisasi, termasuk sosialisasi atas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, peran partai adalah menjadi jembatan yang dinamis antara aspirasi dan kepentingan rakyat dengan pemerintah.

Kehadiran serta kontribusi Partai Politik menjadi krusial mengingat salah satu yang turut menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu negara dalam menangani pandemi ini adalah keterbukaan dan kelengkapan informasi, baik keterbukaan pemerintah pusat maupun daerah dan keterbukaan di level masyarakat. Beberapa negara yang mencoba menutupi atau mengabaikan informasi cenderung pada akhirnya mengalami kesulitan.

Beragam upaya dilakukan oleh beberapa Partai Politik beserta dengan kadernya, kegiatan sosial dari yang turun ke lapangan sampai membuat kanl-kabal sumbangan dan kemudian memberikan kepada Lembaga atau instansi yang sekiranya membutuhkan. Gerakan swadaya dalam mengumpulkan donasi ini turtu dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa kader partai politik yang duduk sebagai dewan pada kursi DPRD hingga DPR RI.

Namun pada umumnya peran partai masih dinilai sangat bersifat parsial, terbatas, dan segmented. Pandanga penulis dengan jumlah dan sebaran sumber daya manusia (kader) yang demikian besar, berikut jaring-jaring strategis (loyalis) yang dimiliki, partai memiliki potensi untuk berbuat lebih besar. Dengan kader yang tersebar di seluruh Indonesia, Partai Politik seharusnya bisa berperan untuk membantu beberapa persoalan penting terkait dengan pandemi ini dengan spirit ideologinya masing-masing.

Selain itu dalam upaya lain, Partai Politik dengan kadernya dapat menjalankan edukasi dalam penyebaran informasi agar sosialisasi pemerintah dapat lebih massif. Hal ini menjadi penting mengingat dengan penggunaan media online yang berlebihan pada situasi PPKM Darurat ini membuka potensi masyarakat dapat tercemat berita-berita yang menyesatkan seperti adanya isu (hoax) terhadap pelaksanaan vaksin.

Tidak saja pada hal-hal yang terkait dengan penyebaran Covid-19 dan cara penanggulangan penyebarannya saja, namun juga pada tindakan-tindakan konkret lainnya, seperti pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan imunitas. Kemudian para kader juga dapat membantu meluaskan data-data dan informasi yang tepat terkait dengan kebijakan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, berikut maksud dan alasan-alasan serta potensi beragam konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Dengan demikian, peran partai dalam penanganan pandemi ini pada akhirnya turut terkait dengan menjaga situasi, baik di level nasional maupun lokal agar menjadi kondusif bagi semua. Selain itu, partai dan kadernya juga dapat berperan dalam membantu mengondisikan dan mengoordinasikan bagi kelancaran distribusi segala bentuk bantuan yang diperlukan oleh masyarakat hingga ke pelosok Tanah Air.

Ada setidaknya saat ini yaitu 9 (Sembilan) partai dengan kepengurusan hingga tingkatan paling bawah seperti pengurus anak ranting, yang jelas memiliki potensi besar untuk dapat membantu pendistribusian dan perluasan program dan agenda pemerintah maupun kerja-kerja kalangan medis terkait pandemi Covid-19 ini.