3. Perubahan Iklim dan Bencana Alam
Perubahan iklim, yang menyebabkan peningkatan suhu laut, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrem, mengancam ekosistem pesisir Indonesia. Masyarakat pesisir yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir rob, abrasi pantai, dan gelombang pasang, menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi ini. Kerentanan ini memperburuk situasi ekonomi mereka, karena banyak mata pencaharian yang bergantung pada kondisi ekosistem pesisir yang sehat.
4. Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan
Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan menjadi tantangan signifikan. Banyak masyarakat pesisir yang masih mengandalkan pengetahuan tradisional tanpa pemahaman yang cukup tentang teknik-teknik pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola ekosistem pesisir secara efektif.
5. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Pasar
Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, fasilitas penyuluhan, dan sarana transportasi yang memadai, menjadi hambatan besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk mengakses pasar atau mendapatkan informasi dan teknologi terbaru yang dapat mendukung usaha-usaha ekonomi berbasis ekosistem pesisir. Hal ini menghambat peluang mereka untuk berkembang dalam sektor-sektor seperti ekowisata, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil laut.
6. Konflik Sumber Daya Alam
Sumber daya pesisir sering kali menjadi sumber konflik antara berbagai pihak, termasuk antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal atau pelestarian lingkungan sering kali menimbulkan ketegangan. Selain itu, kebijakan yang tidak inklusif atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir dapat memperburuk ketegangan sosial dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.
7. Keterbatasan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung
Meskipun banyak kebijakan yang ada di tingkat nasional dan daerah, penerapan kebijakan pengelolaan pesisir yang terintegrasi dan berbasis ekosistem sering kali masih terbatas. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan pesisir, menjadi tantangan besar. Kebijakan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan ekosistem atau kepentingan masyarakat pesisir sering kali menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
8. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
