Strategi Nasional: Memperkuat Kebijakan Publik untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan yang Inklusif di Indonesia

   Ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap langkah yang diambil untuk mencapai ketahanan pangan. Ini termasuk pelestarian hutan, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. 

Pemerintah juga harus mendorong pertanian organik dan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem. Program Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang terintegrasi merupakan contoh nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sambil meningkatkan produktivitas pertanian.

Pembangunan yang Inklusif sebagai Bagian dari Ketahanan Pangan

Pembangunan yang inklusif adalah konsep yang menekankan pentingnya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, dapat menikmati manfaat dari pembangunan. Dalam konteks ketahanan pangan, pembangunan yang inklusif berarti memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang lokasi geografis atau status sosial-ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

1. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

   Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan sangat penting. Pemerintah harus mendorong penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok tani, koperasi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menjadi mitra dalam implementasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kebijakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih efektif dalam pelaksanaannya.

2. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat

   Pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan, dan masyarakat adat, adalah langkah penting menuju pembangunan yang inklusif. Program-program pelatihan, akses ke modal, dan penyuluhan yang berfokus pada peningkatan kapasitas lokal harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan. Selain itu, pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok-kelompok ini dalam pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih inklusif dan adil.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

   Salah satu tujuan utama pembangunan yang inklusif adalah pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan berarti memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi. 

Program-program bantuan sosial, seperti bantuan pangan dan subsidi harga pangan, harus terus ditingkatkan cakupannya untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan.