    Demokrasi kita ini adalah pilihan para pendiri negeri ini. Pemerintahan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Hal ini dikatakan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia pada saat memberi sambutan peluncuran buku "Demokrasi Sebagai Tanggung Jawab: Menjaga Demokrasi Indonesia dari Keterpurukan".
     Buku tersebut karya Dr Muhammad A.S Hikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi (1999-2001) di era pemerintahan Presiden RI keempat KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).  Buku diluncurkan pada Selasa, 30 Mei 2023 di ruang Seminar lantai 1, Gedung Widya Graha, BRIN, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
    Mahfud MD memaparkan, negara dalam memilih demokrasi itu merupakan pilihan yang sadar. Sebanyak 62 orang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berdebat tentang bentuk pemerintahan negara kerajaan atau republik dengan pusat pemerintahan berada di tangan rakyat.
    Pihak kerajaan usul bentuk kerajaan, sementara bung Karno menginginkan republik agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dan turut bertanggung jawab. Akhirnya 55 orang anggota BPUPKI memilih republik, 6 orang memilih kerajaan dan 1 orang abstain.
    Dalam buku tersebut, Mahfud MD sepakat dengan paparan penulis di halaman 161 bahwa kekuasaan selalu menarik syahwat. Kekuasaan itu seperti api. Supaya tidak membakar, maka harus ada mekanisme politik.
    Tiga landasan untuk mengatur mekanisme politik. Pertama, kekuasaan harus dibatasi lingkup dan waktunya. Kedua, mengutip pemikiran Abraham Lincoln, demokrasi harus berasal dari dan untuk rakyat sebagai inti sumber dan tujuan demokrasi. Ketiga, harus tunduk pada aturan. Demokrasi itu penting dan menuntut tanggung jawab bukan hanya hak sehingga ada tanggung jawab moral.
     Selain menghadirkan Menkopolhukam, Mahfud MD, peluncuran buku juga menghadirkan pembahas Prof Syamsuddin Haris, peneliti senior LIPI /Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditunjuk menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Prof. Dr. Ali Humaidi, M.Hum Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitasi BRIN; dan Dr. Mohammad Sobary, budayawan yang biasa dipanggil Kang Sobary.
     Prof Syamsuddin Haris melihat partai sebagai lembaga politik tidak melakukan kaderisasi. Yang dipakai oleh partai adalah kader yang punya uang. Kader yang berdedikasi tapi tidak punya uang tidak bisa nyaleg. Kalaupun nyaleg cenderung gagal.
