Soal Kelompok I
Apakah treaty Shopping itu?
Mari kita pelajari bersama, treaty shopping merupakan praktik bahwa pihak yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi tujuan perjanjian penghindaran pajak bilateral (tax treaty) memanfaatkan perjanjian tersebut dengan cara menggunakan struktur bisnis atau entitas perantara di negara ketiga yang mempunyai perjanjian pajak lebih menguntungkan. Treaty shopping bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak atau mendapatkan manfaat lainnya yang tidak tersedia jika menggunakan struktur dalam negeri atau negara asal yang tidak mempunyai perjanjian pajak yang menguntungkan.
Treaty Shopping contohnya sebagai berikut:
1. Penggunaan Entitas Perantara
Perusahaan C beroperasi di Negara X yang mempunyai perjanjian pajak menguntungkan dengan Negara Y. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan di Negara Z yang memiliki perjanjian pajak yang menguntungkan dengan Negara Y. Perusahaan A mengatur transfer harga atau aliran pendapatan melalui anak perusahaannya di Negara Z guna memanfaatkan perjanjian pajak yang memberikan keuntungan lebih antara Negara Z dan Negara Y.
2. Pendirian Holding Company
Perusahaan B beroperasi di Negara X Â ingin berinvestasi di Negara Y. Negara X tidak mempunyai perjanjian pajak dengan Negara Y, namun Negara Z mempunyai perjanjian pajak yang menguntungkan dengan Negara Y. Lalu Perusahaan B mendirikan perusahaan holding di Negara Z serta mengalihkan asetnya ke perusahaan tersebut. Maka perusahaan B dapat memanfaatkan perjanjian pajak antara Negara Z dan Negara Y guna mengurangi kewajibannya di Negara Y.
3. Â Penyalahgunaan Struktur Perusahaan
Perusahaan C beroperasi di Negara X akan memanfaatkan perjanjian pajak antara Negara X dan Negara Y. Perusahaan tersebut menggunakan struktur perusahaan yang rumit dan tidak beralasan untuk menghindari pajak. Mereka menyiapkan serangkaian entitas perantara di negara ketiga yang tidak berfungsi. Sehingga perusahaan C bisa menciptakan aliran pendapatan yang rumit dan mengurangi kewajiban pajaknya.
Berbagai upaya dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah treaty shopping melalui ketentuan anti-penyalahgunaan dalam perjanjian pajak bilateral mereka. Untuk mencegah praktik treaty shopping dirancang ketentuan dengan memberikan wewenang bagi otoritas perpajakan untuk menolak perjanjian apabila tujuan utamanya menghindari pajak. Beberapa negara mencoba mengatasi treaty shopping dengan perjanjian pajak multilateral, antara lain Konvensi Multilateral untuk menerapkan tindakan yang berhubungan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (MLI). MLI meliputi ketentuan anti-penyalahgunaan dengan tujuan mengatasi treaty shopping dan praktik penghindaran pajak lainnya.
