Kuis 4_Diskursus pada PMK No. 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Dikaitkan dengan Pajak Berganda

Perdagangan internasional dalam ekonomi global sekarang ini menjadi aspek bisnis yang bisa dibilang penting bagi perusahaan di seluruh dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi, cara berbisnis yang kita jalankan berubah sangat cepat.  Hal ini menumbuhkan tantangan tersendiri dan peluang baru dalam bisnis. Perlu dicermati masalah utama yang dihadapi dalam bisnis yang beroperasi di pangsa pasar luar negeri yakni memastikan bahwa mereka cukup dilindungi oleh hukum, sehingga di sinilah Usaha Bisnis berperan.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam perjanjian perdagangan internasional akan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang beroperasi di pasar luar negeri. Misalnya sebuah perusahaan beroperasi di pasar luar negeri, otomatis tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berbeda dari biasanya. Persoalan ini mempersulit bisnis untuk beroperasi secara efektif dan akan membuat pelaku bisnis rentan terhadap tantangan hukum. BUT secara legalitas akan mengikuti undang undang atau hukum yang berlaku dimana BUT tersebut berdomisili. 

Berdasarkan Asas domisili inilah mengikat BUT sehingga menjadi subjek pajak dalam negeri di negara Indonesia, yang berdampak pada aturan perpajakannya akan disamakan dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Arti kata disamakan ini tidak merubah status BUT menjadi wajib pajak dalam negeri, namun dalam hal hak dan kewajibannya sama yaitu dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. 

Perlakuan terhadap wajib pajak ini sesuai dengan UU PPh pasal 2 ayat 5  "Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia..."

Konsep Bentuk Usaha Tetap diakui keberadaannya di dalam hukum pajak internasional. Proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dikeluarkan OECD menjadikan Bentuk Usaha Tetap sebagai focus perhatian untuk memerangi praktik penyelundupan pajak.

Bentuk Usaha Tetap mempunyai peran penting tentang pemajakan atas laba usaha yang didaptkan perusahaan yang menjalankan usahanya secara lintas batas negara. Laba atas usaha hanya dibayarkan pajak di negara domisili  perusahaan tersebut, dikecualikan perusahaan memiliki hubungan erat dengan negara tempat laba usaha didapatkan. Hubungan tersebut terbentuk ketika perusahaan menjalankan usahanya di negara sumber penghasilan melalui Bentuk Usaha Tetap. Maksudnya, negara sumber penghasilan tidak bisa memajaki laba yang diperoleh subyek pajak luar negeri, tanpa adanya BUT di negara sumber penghasilan.

Apakah Pajak Berganda?

Pajak berganda (internasional) adalah pengenaan jenis pajak yang sama dilakukan oleh dua negara (atau lebih) terhadap subyek pajak dan atas objek yang sama, serta dalan suatu periode yang identic seperti pajak ganda internasioanal yuridis.

dokpri

Apa Saja Penyebab Pajak Berganda?

Mari kita lihat ulasan penyebab pajak berganda berikut:

• Source-source conflict (Konflik antara suatu negara dan negara lain
• Source-resdidence conflict (konflik antara negara domisili dan negara sumber untuk mengenakan pajak atas
• Residence-residence conflict ( konflik antara suatu negara lainnya untuk menjadi negara domisili bagi subjek pajak tertentu
• Characterization of income conflict (konflik antara negara domisili dan negara sumber atas karakterisasi suatu jenis penghasilan tertentu.
• 
  

Bagaimana Cara Mengatasi Pajak Berganda?

Dunia perpajakan untuk mengatasi pajak berganda kita mengenal istilah P3B (Perjanjian Penghindaran PAjak Berganda) atau Tax treaty.

• P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara. (online-pajak.com)
• P3B adalah kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan perundangan-undangan perpajakan . Yang dimodifikasi yaitu ketentuan mengenai pajak atas penghasilan.
• P3B (tax treaty) adalah perjanjian antara negara yang berdaulat, di mana kewajiban yang muncul dari P3B hanya muncul untuk dua negara yang ada dalam perjanjian, bersifat mengikat dan dilakukan secara good faith, dan bersifat resiprokal. (Brian J.Arnold)

Merujuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap, BUT merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, antara lain memenuhi kriteria sebagai berikut:

• terdapat suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia;
• tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen; dan
• tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Menurut ayat (2) disebutkan beberapa bentuk usaha yang tidak memenuhi kriteria namun dikategorikan sebagai BUT yaitu:

• proyek konstruksi, proyek perakitan, atau instalasi;
• pemberian jasa oleh pegawai atau orang lain dalam bentuk apa pun, apabila dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
• orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
• agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Pengertian tempat usaha BUT pada Pasal 5 ayat (1) mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan, yang digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet.

dokpri

Penerapan Bentuk Usaha Tetap apabila dilihat banyak bersinggungan dengan pajak penghasilan, misalnya kita berbicara mengenai PPN, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan payung hukum tentang PPN PMSE atau pemungutan PPN atas transaksi digital. PPh sendiri masih dibatasi oleh kehadiran fisik pada suatu negara. Hal ini berpotensi bahwa PPh yang hilang cukup tinggi apabila dilihat dari sisi transaksi dengan wajib pajak luar negeri.

Refensi :

UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.

https://aguspajak.com/2018/08/10/but-subjek-pajak-luar-negeri-tapi-diperlakukan-sebagai-subjek-pajak-dalam-negeri/