Melirik Kebijakan Ketua Umum Partai Politik Melawan Covid-19

Wabah Covid-19 membuka rupa lain dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol). Apalagi adanya ketidakpastian dan kurang kesiapan rakyat menyintas wabah Covid-19. Tentu yang merasakan dampak langsung adalah rakyat pemberi amanah kekuasaan.

Kebijakan Ketum Parpol bisa menunjukkan kepedulian bukan saat pemilu saja. Namun juga ketika rakyat dihadapkan pada situasi darurat dan krisis saat ini. 

Jangan ada istilah 'Ambil suara rakyat dalam Pemilu, setelah itu lupakan'. Pola pikir seperti ini sangat pragmatis sekali. Terkesan hanya mementingkan kekuasaan semata.

Berikut beberapa kebijakan Ketum Parpol menghadapi wabah Covid-19. Menjadi bahan penilaian tentang arah dan keberpihakan yang diwakili oleh Ketum Parpol peserta pemilu, diantaranya:

Ketua Umum PDI Perjuangan Mengawati Soekarno Putri menyoroti tentang gelombang PHK. Hal ini seperti disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Megawati Soekarnoputri sudah memerintahkan seluruh kader partai, khususnya yang menjadi kepala daerah dan pimpinan Dewan, untuk menyiapkan langkah menghadapi ancaman PHK akibat Covid-19.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh kader partainya untuk ambil bagian membantu Presiden Joko Widodo menanggulangi wabah virus corona (Covid-19). Prabowo lebih mengutaman bergerak dalam kebijakan pemerintah.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin didapuk sebagai Ketua Tim Pengawas Covid-19. Tim yang beranggotakan dari seluruh fraksi dan komisi kecuali PKS dan Partai Demokrat. 

Gus Muhaimin lebih memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi Covid 19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminjamkan hotel miliknya, The Media Hotel, kepada pemerintah Indonesia untuk digunakan dalam upaya penanganan penularan virus  Covid-19. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga kader Partai Nasdem.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto senada dengan keputusan Presiden Joko Widodo dan memilih melaksanakan program kartu prakerja yang memunculkan polemik. Dan digadang-gadangkan bagian dari penanganan wabah Covid-19. Terutama memberikan keterampilan dan menjadi kartu semi sosial bagi pendaftar.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengeluarkan tiga instruksi yang menggunakan tema pertama, Gerakan Nasional "Demokrat Lawan Corona" kepada seluruh kader partai dan kepengurusan di seluruh Indonesia. 

Aktivitas berupa akasi pemberian APD, masker, hand sanitizers, penyemprotan. Instruksi kedua lebih menenkankan kepada kader dan pengurus untuk menjaga jarak. 

Untuk instruksi ketika kegiatan diperluas membantu rakyat terdampak wabah dengan tema "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Instruksi ini ditujukan baik ke kader bertugas sekalu kepala daerah, anggota dewan dan pengurus partai.

Ketua Umum PKS Sohibul imam mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi solidaritas. Termasuk juga meminta kader PKS di DPR RI melakukan pemotongan gaji untuk meringankan beban rakyat terdampak Covid-19.

Diantara tujuh kebijakan Ketum Parpol tersebut memiliki sisi baik dari partai dan juga sisi kurang pas. Sebab, sejatinya ada tiga wilayah yang menjadi bagian domain partai.

Pertama, wilayah kontestasi pemilihan berupa pemilu dan pilkada. Kontestasi ini menjadi ajang menyampaikan program kerja dan kinerja kader partai politik untuk mewakili rakyat dan masuk dalam pemerintahan.

Kedua, wilayah pemerintahan, dimana menempatkan kader menjadi kepala negara atau pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Ketiga, wilayah sosial kemasyarakatan, dimana peran partai dan pengurus sering kurang peka dan kurang dilirik. Disinilah sering tersandungnya Ketum Partai, gagap menerjemahkan intruksi kepada internal Partai untuk membantu rakyat.

Dan kita sebagai rakyat, tentu bisa menilai bagaimana pengelolaan Partai Politik oleh Ketum Parpol dalam menghadapi wabah Covid-19. Siapa yang peduli, kurang peduli dan lebih memilih mendelegasikan kepada pemerintah.

Dan bila dicermati dari sisi keberpihakan dan aksi yang diselenggarakan dalam keadaan dua Ketum Parpol yang mampu menggerakkan organisasi partai. Yakni PKS dan Partai Demokrat.

Dan yang paling siap, masif dan terukur tentu penilain itu lebih kuat kepada Partai Demokrat yang mengusung 'Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat.