Melirik Kebijakan Ketua Umum Partai Politik Melawan Covid-19

Aktivitas berupa akasi pemberian APD, masker, hand sanitizers, penyemprotan. Instruksi kedua lebih menenkankan kepada kader dan pengurus untuk menjaga jarak. 

Untuk instruksi ketika kegiatan diperluas membantu rakyat terdampak wabah dengan tema "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Instruksi ini ditujukan baik ke kader bertugas sekalu kepala daerah, anggota dewan dan pengurus partai.

Ketua Umum PKS Sohibul imam mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi solidaritas. Termasuk juga meminta kader PKS di DPR RI melakukan pemotongan gaji untuk meringankan beban rakyat terdampak Covid-19.

Diantara tujuh kebijakan Ketum Parpol tersebut memiliki sisi baik dari partai dan juga sisi kurang pas. Sebab, sejatinya ada tiga wilayah yang menjadi bagian domain partai.

Pertama, wilayah kontestasi pemilihan berupa pemilu dan pilkada. Kontestasi ini menjadi ajang menyampaikan program kerja dan kinerja kader partai politik untuk mewakili rakyat dan masuk dalam pemerintahan.

Kedua, wilayah pemerintahan, dimana menempatkan kader menjadi kepala negara atau pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Ketiga, wilayah sosial kemasyarakatan, dimana peran partai dan pengurus sering kurang peka dan kurang dilirik. Disinilah sering tersandungnya Ketum Partai, gagap menerjemahkan intruksi kepada internal Partai untuk membantu rakyat.

Dan kita sebagai rakyat, tentu bisa menilai bagaimana pengelolaan Partai Politik oleh Ketum Parpol dalam menghadapi wabah Covid-19. Siapa yang peduli, kurang peduli dan lebih memilih mendelegasikan kepada pemerintah.

Dan bila dicermati dari sisi keberpihakan dan aksi yang diselenggarakan dalam keadaan dua Ketum Parpol yang mampu menggerakkan organisasi partai. Yakni PKS dan Partai Demokrat.

Dan yang paling siap, masif dan terukur tentu penilain itu lebih kuat kepada Partai Demokrat yang mengusung 'Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat.