[caption id="attachment_340803" align="aligncenter" width="300" caption="Rapat Koordinasi SKPD di Bappeda"][/caption]
Pemerintah Kota Surakarta berupaya serius untuk menekan angka kemiskinan menjelang akhir masa jabatan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, dengan menggelar rapat koordinasi progres penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta bersama jajaran SKPD, di ruang sidang Bappeda (2/9).
Jargon; waras, wasis, wareg, mapan dan papan (sehat, pandai, kenyang, tertib dan permukiman) telah menjadi ciri khas Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo setiap kali mengulas percepatan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan.
Dalam implementasinya, Bappeda Kota Surakarta tengah menyiapkan pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan di lima kelurahan dengan jumlah penduduk ‘termiskin’ paling banyak yaitu; Kelurahan Mojosongo, Kadipiro, Pajang, Tipes dan Semanggi.
[caption id="attachment_340805" align="aligncenter" width="300" caption="Lima kelurahan dengan warga miskin terbesar"]
“Asumsinya, 30% penduduk miskin Kota Surakarta berada di lima kelurahan tersebut, apabila SKPD mampu menjabarkan menjadi bahasa program ke wilayah itu, saya berkeyakinan percepatan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan akan tepat sasaran sehingga akan mampu menekan angka kemiskinan dan bisa mencapai target angka kemiskinan Kota Surakarta menjadi 7,12% di tahun 2015 mendatang,” papar Agus Joko Witiarso, Kepala Bappeda.
[caption id="attachment_340807" align="aligncenter" width="300" caption="Agus Joko Witiarso, Kepala Bappeda Kota Suakarta"]
Dalam rapat koordinasi itu disepakati untuk menyiapkan berbagai program kegiatan yang didanai masing-masing SKPD dengan model keroyokan. Kelima kelurahan itu akan digelontor berbagai jenis kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada hasil musrenbangkel.
Strategi penanggulangan kemiskinan ini dilakukan karena akan menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintah Kota Surakarta sebagaimana amanat Perwali nomor 2-H tahun 2013 dimana target capaian angka kemiskinan dalam percepatan pencapaian millenium development gols Kota Surakarta di tahun 2015 sebesar 7,12%. Sekaligus akan menjadi media sinkronisasi kebijakan pembangunan pemkot Surakarta dengan pemprov Jawa Tengah.
Apabila model ini berhasil, maka ditahun berikutnya akan diterapkan di kelurahan-kelurahan lain yang memiliki angka kemiskinan tinggi.
Kepala Bappeda juga mengingatkan kepada jajaran SKPD untuk menterjemahkan intervensi program dan implementasi penanggulangan kemiskinan tetap mengacu pada 23 indikator kemiskinan yang telah ditetapkan, sehingga akurasi data penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan.