Mengabdi untuk Negeri: Peran Kader Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Maritim Indonesia di Laut China Selatan

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kedaulatan maritim yang sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi, keamanan, serta integritas nasionalnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kedaulatan maritim di Indonesia dihadapkan pada tantangan serius khususnya di kawasan perairan Natuna, Laut China Selatan.

Ancaman yang terjadi di kawasan perairan Natuna seperti klaim negara China terhadap Laut Natuna Utara, pencurian sumber daya laut oleh kapal negara asing, hingga tindakan provokatif yang mengganggu perdagangan dan pelayaran merupakan tantangan serius bagi Pemerintah Indonesia dan warga negaranya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran Kader Bela Negara menjadi semakin penting untuk memperkuat kedaulatan maritim Indonesia serta menjaga keutuhan wilayah perairannya.

Ancaman Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut China Selatan

• Pelanggaran Terhadap Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE) dan Zona Tambahan Ekonomi Ekslusif(ZTEE) Indonesia

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, terdapat sejumlah laporan yang mengindikasikan bahwa ada puluhan kasus pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE) dan Zona Tambahan Ekonomi Ekslusif(ZTEE) Indonesia di perairan Natuna, Laut China Selatan setiap tahunnya. Kasus-kasus ini meliputi penangkapan ilegal ikan, pembakaran kapal, hingga pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh negara asing.

Sebagai contoh pada tahun 2023, kapal Patroli Indonesia menangkap sebuah kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ilegal ikan di perairan Natuna Timur, Laut China Selatan. Kapal tersebut tidak hanya melanggar Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE) Indonesia, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang bergantung pada sumber daya laut Indonesia untuk mencari nafkah.

• Eksploitasi Ilegal Sumber Daya Alam Indonesia

Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti hasil perikanan, minyak, dan gas alam. Namun, eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh kapal-kapal asing telah menjadi masalah serius bagi kedaulatan maritim Indonesia.

Menurut Badan Keamanan Laut Indonesia, ada laporan tentang pengeboran ilegal minyak dan gas di wilayah perairan Indonesia di Laut China Selatan oleh kapal asing. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merugikan Indonesia secara ekonomi dan lingkungan.

• Tindakan Provokatif Negara Asing Yang Mengancam Kedaulatan Maritim Indonesia

Selain pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE) dan eksploitasi ilegal sumber daya alam, Laut China Selatan juga sering menjadi tempat terjadinya tindakan provokatif yang mengganggu perdagangan dan pelayaran. Kapal-kapal asing asing yang melewati perairan Natuna sering melakukan manuver berbahaya, memotong jalur kapal-kapal Indonesia hingga mengancam dengan kekerasan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, terdapat peningkatan jumlah insiden provokatif di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menciptakan ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut dan memperumit upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan maritimnya.

Peran Kader Bela Negara Dalam Mengatasi Ancaman Kedaulatan Di Bidang Maritim

• Pendidikan Dan Pelatihan Kader Bela Negara 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara, Kader Bela Negara dilatih dan dididik secara intensif tentang pertahanan dan keamanan Indonesia yang didalamnya terdapat materi mengenai kedaulatan maritim Indonesia serta tantangan yang dihadapi. Menurut data dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, ribuan pemuda dan pemudi Indonesia setiap tahunnya mengikuti program pelatihan Kader Bela Negara di berbagai daerah di seluruh negeri.

Pelatihan ini mencakup materi tentang hukum laut internasional, geopolitik regional, strategi pertahanan maritim, serta teknik intelijen dan keamanan. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam program pelatihan Kader Bela Negara terus meningkat dari tahun ke tahun dimana hal tersebut menandakan minat yang kuat dari generasi muda untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.

• Pengawasan Dan Patroli

Kader Bela Negara memiliki peran yang signifikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Keamanan Laut Indonesia, ribuan Kader Bela Negara aktif terlibat dalam kegiatan pengawasan dan patroli di seluruh wilayah perairan Indonesia setiap tahunnya.

Kader Bela Negara dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan serta berkolaborasi dengan aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan maritim. Kehadiran Kader Bela Negara telah  menjadi bagian dari peminimalisiran pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE) dan Zona Tambahan Ekonomi Ekslusif(ZTEE)  Indonesia di perairan Natuna, Laut China Selatan.

• Pendidikan Masyarakat

Kader Bela Negara juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya kedaulatan maritim Indonesia dan upaya yang harus dilakukan untuk melindunginya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa puluhan ribu Kader Bela Negara mengunjungi sekolah-sekolah dan komunitas setiap tahunnya untuk menyampaikan pesan tentang cinta tanah air dan kepedulian terhadap kedaulatan negara.

Kegiatan pendidikan masyarakat ini mencakup kampanye sosial, seminar, lokakarya, dan kegiatan edukasi lainnya. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat tentang berbagai isu maritim dan pentingnya menjaga kedaulatan negara telah meningkat berkat kontribusi aktif dari Kader Bela Negara.

Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan RI sebagai Kader Bela Negara

Kadet Mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) merupakan salah satu bagian dari Kader Bela Negara di tingkat perguruan tinggi. Mereka tidak hanya menjadi siswa yang berprestasi secara akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun karakter kepemimpinan dan kebangsaan. Sebagai Kader Bela Negara, kadet mahasiswa UNHAN RI dilatih untuk memahami secara mendalam tentang pentingnya kedaulatan negara terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional.

Melalui pendidikan, pelatihan hingga pengalaman lapangan, Kadet Mahasiswa UNHAN RI memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang berkarakter serta siap untuk mengabdi dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan semangat pengabdian dan kesetiaan kepada negara, Kadet Mahasiswa UNHAN RI membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia termasuk di kawasan perairan Natuna, Laut China Selatan.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, maka cukup untuk menunjukkan bahwa Kader Bela Negara memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Melalui pendidikan, pelatihan, pengawasan hingga pendidikan masyarakat yang efektif dapat memainkan peran yang signifikan dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Dengan semangat pengabdian dan kesetiaan kepada negara, Kader Bela Negara telah membuktikan bahwa mereka siap untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang mengancam kedaulatan maritim Indonesia.

REFERENSI

Ayu Efritadewi dan Wan Jefrizal, 2017, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Selat, Vol 4 No 2 2017, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Buthe Tampi, 2017, "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)", Jurnal Hukum Unstrat, Vol 23 No 10 2017, Fakultas Hukum Unstrat.

Made Pasek Diantha. 2002. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Mandar Maju: Bandung.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kader Bela Negara Dan Fasilitator Bela Negara. KEMENHAN, Jakarta.

Simela Victor Muhammad, 2012, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penangannya Secara Bilateral di Kawasan", Politica, Vol 3 No 1 2012, Jurnal DPR RI.