Jumlah tenaga ahli yang memahami secara mendalam konsep keuangan syariah masih terbatas di Indonesia. Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan yang berbasis syariah. Pendidikan dan pelatihan di bidang ini perlu ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
Selain itu, kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan juga perlu disesuaikan untuk mencakup pembelajaran tentang keuangan syariah secara mendalam. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih siap untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan publik berbasis syariah.
Persepsi Negatif
Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap penerapan keuangan syariah dalam skala besar. Mereka menganggap bahwa keuangan syariah hanya relevan untuk kelompok tertentu atau kurang efisien dibandingkan dengan sistem konvensional. Persepsi ini perlu diubah melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat.
Penting juga untuk menunjukkan keberhasilan penerapan keuangan syariah di negara-negara lain sebagai bukti bahwa sistem ini mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan bukti nyata, masyarakat akan lebih percaya pada potensi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
Langkah-langkah Konkret untuk Menghidupkan Kembali Keuangan Publik Islam
Penguatan Regulasi
Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah secara menyeluruh. Regulasi ini harus mencakup pengelolaan harta negara, pembiayaan proyek, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan mendorong kepercayaan masyarakat serta investor terhadap sistem keuangan syariah.
Selain regulasi, diperlukan juga standar operasional yang jelas untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini dapat mencakup prosedur pengelolaan dana, pengawasan, dan pelaporan keuangan.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Melalui pendidikan formal dan pelatihan, perlu dilakukan peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang keuangan syariah. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berperan penting dalam menyediakan program studi dan pelatihan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan ini.
Selain pendidikan formal, program sertifikasi untuk praktisi keuangan syariah juga perlu diperluas. Dengan adanya sertifikasi, kualitas tenaga kerja di bidang ini dapat lebih terjamin, dan masyarakat akan lebih percaya pada kemampuan profesional di sektor keuangan syariah.
Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih menerima dan mendukung penerapan keuangan syariah.
Edukasi juga dapat dilakukan melalui media massa dan platform digital. Konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.
Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Syariah
Pemerintah perlu menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Kerja sama ini dapat mencakup pembiayaan proyek-proyek strategis, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pengembangan teknologi keuangan syariah.
