Sudah jadi rahasia publik adanya permainan-permainan di proyek dari mulai belanja material yang dinaikkan harga sampai spesifikasi yang dikurangi. Yang kedua ini yang bisa jadi masalah serius.
Saat sebuah bangunan sudah didesain sedimikian tepat dengan perhitungan yang rumit demi mencapai kualitas yang diinginkan tetapi dalam pembangunannya spesifikasi sengaja dikurangi, tentunya kualitas yang dituju tak akan tercapai.
Mungkin ini pula yang terjadi pada pembangunan kantor gubernur Sulbar. Tak mungkin sebuah bangunan penting didesain dengan spesifikasi rendah, tetapi mungkin proses pembangunan tak sesuai desain awal.
Dalam hal bencana gempa di Majene ini, pemerintah pusat harus bergerak cepat membantu pemda dalam penanganan kondisi darurat. Tetapi pemerintah pusat juga mungkin perlu untuk menerjunkan tim untuk memeriksa kasus rubuhnya kantor gubernur Sulbar apakah murni efek gempa atau jangan-jangan ada pelanggaran yang terjadi.
Tentu apa yang penulis paparkan ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan bisa saja tidak. Yang pasti banyaknya kasus korupsi proyek dan kejadian seperti ini sungguh wajar jika masyarakat termasuk penulis bertanya-tanya dan membuat asumsi ada yang tidak beres dibalik rubuhnya bangunan penting meski dalam kondisi gempa.
Pemerintah harus membuat pertanggungjawaban dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan hingga menemukan kesimpulan pasti rubuhnya kantor gubernur, sehingga tidak ada asumsi-asumsi di masyarakat. Bila memang ada pelanggaran, tentu harus dilanjutkan dengan proses hukum.
Bicara soal kualitas bangunan adalah hal yang vital di negara seribu gempa seperti Jepang atau Indonesia ini. Saat terjadi gempa besar, seberapa ahli pun masyarakat memiliki kemampuan evakuasi akan terjadi banyak korban jiwa jika bangunan langsung rubuh karena tak kuat menahan gempa.
Ketika bicara soal pembangunan tak boleh main-main, kualitas harus benar-benar dijaga. Begitu juga bicara soal dana rakyat yang dipakai, integritas jadi yang utama. Semua harus berpandangan sama bahwa mengambil segenggam pasir atau sebiji batu bata pun haram hukumnya.
Pada akhirnya, semoga penanganan pasca gempa di Majene dapat berjalan dengan cepat dan tepat oleh kerjasama dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, para relawan dan donatur serta semua unsur masyarakat.
Semoga rubuhnya gedung kantor Gubernur Sulbar di Mamuju akibat gempa ini menjadi bahan ajar dan evaluasi pemerintah dan masyarakat agar kejadian serupa bisa dihindari.
Salam damai.
