Vaksin Covid-19: Tulang Punggung Politik Luar Negeri 2021

Munculnya varian virus corona jenis baru yang secara resmi dinamai Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi sebuah titik perubahan masif tatanan di dunia. 

Bagaimana tidak, virus yang sampai detik ini tak pernah diketahui secara pasti dari mana berasal (karena banyak teori dan penelitian yang menghasilkan kesimpulan berbeda-beda) ternyata dapat dengan sangat cepat merebak ke seluruh penjuru dunia. 

Tak peduli negara maju maupun berkembang, negara yang dianggap agamis maupun liberal bahkan beraliran komunis tak bisa lepas dari serangan dan dampak dari virus Covid-19. Sehingga dalam waktu yang singkat serangan Covid-19 langsung dikategorikan sebagai pandemi dunia. 

Semua negara harus mengubah berbagai kebijakannya untuk menyesuaikan dan melawan pandemi ini, termasuk juga Indonesia. Semuanya berlomba-lomba untuk bisa mengatasi wabah secepat mungkin dengan caranya masing-masing. 

Dari yang menutup rapat pintu negara (dari kunjungan warga negara lain) sampai yang melakukan test massal untuk mencari orang-orang yang telah terjangkit. 

Dari semua usaha itu ada satu masalah yang juga harus dicarikan solusi. Belum ada satu obat pun yang benar-benar bisa menyembuhkan atau melawan Covid-19. Setiap pengobatan dan penanganan medis hanya mengandalkan kepada kemampuan kekebalan tubuh untuk melawan virus itu sendiri. 

Untuk membantu kerja antibodi, maka dibutuhkanlah yang namanya vaksin. Vaksin inilah yang nantinya diharapkan bisa bekerja sama dan membantu tubuh untuk membangun kekebalannya sendiri untuk menghadapi ataupun menolak virus Covid 19.

Mulailah setiap negara yang merasa memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan vaksin berlomba-lomba menghasilkan vaksin yang paling efektif secepat mungkin. 

Berbagai perusahaan farmasi baik swasta maupun milik pemerintah disuntik dana dan kemudahan-kemudahan untuk dapat bekerja secepat mungkin menghasilkan vaksin. 

Lain negara yang merasa mampun memproduksi vaksin, lain pula negara yang kemampuannya terbatas. Negara dengan kemampuan terbatas yang setidaknya merasa belum mampu menghasilkan vaksin dalam waktu singkat, apalagi yang sama sekali tak mampu juga mulai melakukan pergerakan. 

Mereka (negara) yang tak mampu memproduksi vaksin mulai berlomba-lomba untuk membangun kerja sama dengan negara yang berpotensi memproduksi vaksin dalam waktu dekat untuk bisa mengamankan produksi vaksin untuk negara mereka (selain untuk kebutuhan dalam negeri negara produsen sendiri tentunya).