Lagi dan lagi, berbagai bentuk dinamika politik yang masih terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab masih terus terjadi. Rupanya tokoh satu ini memang menjadi magnet kuat bagi munculnya berbagai dinamika sosial politik.
Pemerintah pusat pada mulanya terkesan diam terhadap berbagai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Tak perlu lah berbicara soal intelejen, media dan masyarakat awam pun dengan mudah bisa mengetahui berbagai rencana pengumpulan massa yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
Tetapi nyatanya tidak ada antisipasi, kegiatan tetap berjalan, ketakutan akan pelanggaran protokol kesehatan benar-benar terjadi. Bahkan masih hangat temuan klaster baru penularan covid-19 dari massa ini, sudah kurang bukti apalagi.
Penulis mungkin masih bisa memahami kenapa pemerintah pusat terkesan diam. Disamping masih ada Pemda yang seharusnya bertanggung jawab atas wilayahnya, pemerintah pusat rupanya menghindari gesekan dan pelanggaran lain yang bisa saja terjadi apabila kegiatan satu kelompok ini dilarang. Sudah jadi rahasia umum bagaimana nekatnya kelompok ini.
Tetapi nyatanya Pemda pun tidak bergerak. Sang pemimpin wilayah (gubernur) bahkan malah menjadi salah satu pihak pertama yang melakukan silaturahmi dengan sang Habib yang seharusnya melakukan karantina terlebih dulu.
Meski pada akhirnya kunjungan beralasan untuk menyampaikan protokol kesehatan, masyarakat sudah tahu simbiosis mutualisme dari dua tokoh ini. Ada kepentingan lain yang dilihat lebih kuat dibanding alasan penyampaian protokol kesehatan.
Tidak hanya terkait kerumunan, berbagai spanduk dan poster ucapan selamat datang dipasang tidak hanya di jakarta sebagai domisili sang Habib tetapi juga di daerah lain.
Padahal siapa ya kira-kira yang baca, Habib Rizieq bagi baliho yang di Jakarta pun tak yakin dilihat satu persatu, apalagi di daerah lain. Kalau tahu tidak dibaca oleh pihak yang diucapkan, lalu apa tujuan spanduk dan baliho bersangkutan? Show off? Ah entahlah.
Mirisnya, ternyata spanduk, poster, baliho itu dipasang sesuka hati, tanpa ijin, tidak ditempat yang benar, tanpa pajak. Paket lengkap, maksudnya lengkap pelanggarannya. Layak jika seharusnya properti itu ditertibkan.
Entah apa yang kemudian terjadi di lapangan dalam rangka penertiban karena tak ada pemberitaan, tiba-tiba saja seorang panglima militer daerah menjadi gerah dan menggerakkan pasukannya untuk ikut membersihkan. Bahkan sampai diikuti aparat di wilayah lain diluar Jakarta.
Dengan ketegasannya dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, sang Pangdam mengambil resiko melakukan tindakan yang berpotensi sangat besar dinilai banyak pihak melanggar tupoksi tugas militer.
