Mohon tunggu...
Resi Aji Mada
Resi Aji Mada Mohon Tunggu... Lainnya - Tulisan pribadi

Pernah menjalani pendidikan bidang studi Administrasi Negara di perguruan tinggi negeri di kota Surakarta. Pemerhati isu-isu sosial, politik, dan pemerintahan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kartu As Gubernur Anies

16 November 2020   16:00 Diperbarui: 16 November 2020   16:24 798
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto oleh M Taufan Rengganis dari tempo.co

Lagipula penulis kok yakin sebelum jajaran Anies mengungkapkan tentang penjatuhan denda terhadap Habib Rizieq, Anies pribadi sudah terlebih dahulu konsultasi ke Habib Rizieq.

Mungkin waktu Anies silaturahmi selepas kepulangan Habib Rizieq, mungkin lewat telepon, atau mungkin pula ada grup Wa "pemerintahan garis lurus" Yang di situ ada Anies dan Habib Rizieq sebagai salah satu anggota grup. Mungkin pula ada Rocky Gerung anggotanya.

Penulis rasa kemungkinan konsultasi Anies itu tidaklah mustahil, sangat beralasan jika memang terjadi. Tetapi ya kita tidak tahu, yang pasti Anies mendenda dan  Habib Rizieq menerima denda itu.

Atau bolehlah kita tidak melihatnya sebagai denda, tetapi pembayaran jasa keamanan "resmi" dan jasa "perlindungan hukum" Selama berbagai kegiatan Habib Rizieq berlangsung. Kenyataannya sebelum digelar sudah dinilai berpotensi atau bahkan sudah pasti melanggar protokol kesehatan tetapi toh tidak ada tindakan preventif dari pemprov maupun pusat.

Penulis bolehlah berkesimpulan ternyata selain Habib Rizieq yang memegang kartu As-nya Anies, sebaliknya Anies pula memegang kartu Habib Rizieq. Mereka berdua saling mempengaruhi, saling ketergantungan.

Seharusnya kondisi ini bisa dimanfaatkan presiden Jokowi dan jajaran pemerintah pusat lebih baik. Kenyataannya Anies tetaplah anak buah presiden Jokowi yang walaupun negara ini menganut sistem otonomi daerah, ada banyak hal seorang gubernur tetap harus patuh terhadap pemerintah pusat.

Anies seharusnya bisa juga jadi kartu as presiden Jokowi juga untuk melakukan tindakan preventif, represif, maupun evaluatif terhadap gerakan-gerakan Habib Rizieq yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Apalagi Habib Rizieq berkedudukan di Jakarta, wilayahnya kepemimpinan Anies. Sangat wajar jika nantinya pemerintah pusat meminta kepada Anies untuk melakukan kebijakan atau tindakan tertentu. Tentu selama itu melindungi masyarakat atau mengantisipasi kegiatan yang meresahkan masyarakat.

Lalu bagaimana andaikata Anies menolak? Memberontak? Setidaknya akan kembali menurunkan tingkat kepercayaan dan merusak image Anies sendiri di masyarakat dan balik lagi image dari Habib Rizieq sebagai pihak yang mengangkat Anies juga akan terkena imbasnya.

Posisi Anies Baswedan jika berbicara antara pemerintahan  dan Habib Rizieq beserta pengikutnya (termasuk pa 212) memang sangat sulit. Disatu sisi dia sebagai abdi masyarakat, sebagai pemerintahan yang ada di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Disisi yang lain peran Habib Rizieq tidak bisa Anies abaikan sama sekali.

Di satu sisi Anies harus patuh dan mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah pusat, di sisi yang lain harus mengakomodasi gerakan-gerakan Habib Rizieq yang sering kali melawan pemerintahan dan kebijakannya. Anies harus melindungi masyarakatnya, tetapi terkadang harus mengakomodasi gerakan Habib Rizieq yang kadang pula meresahkan masyarakat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun