Untuk pertama kalinya aku sebagai Kompasianer berkesempatan mengikuti event Kompasiana Tokoh Bicara, dengan tema Dialog Bappenas dibawah Kepemimpinan Bambang Brodjonegoro. Ketika mendengar nama Bappenas yang berlokasi di depan Taman Suropati, Menteng sudah tidak asing sebenarnya untukku. Sekitar 9 tahun lalu pernah membantu kehumasan disana dan mengikuti sedikit banyak seluk beluk dalam Bappenas. Tahun telah berlalu dan Presiden bahkan Menteri Bappenas telah berganti.
Sebanyak kurang lebih 57 Kompasianer antusias datang menghadiri undangan dialog tersebut. Antusias untuk mengetahui visi, misi dan program apa yang akan dijalankan oleh Bappenas melalui kepemimpinan Menteri Bappenas yang baru. Sudah sebulan Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang baru Prof. Dr. Bambang Permadi Brodjonegoro menjabat terhitung sejak 28 Juli 2016. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan kini sebagai Menteri Bappenas menggantikan Dr. SofyanA.Djalil, S.H., M.A., M.ALD. Bappenas yang sudah berdiri sejak tahun 1980 mengemban banyak peran dalam pembangunan di Indonesia – sejarah Bappenas.
Prinsip Prioritas dan Industrial di MataBappenas
Bambang Brodjonegoro dalam kepemimpinannya di Bappenas memegang prinsip Prioritas dalam setiap langkahnya. Prioritas yang berarti mendahulukan perencanaan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan menghilangkan grey area pada program kerja sehingga tidak akan ada celah untuk mendahulukan kepentingan pribadi. “Bappenas memilih prinsip prioritas tidak dengan hati namun dengan otak dan menjalankannya dengan segenap hati,” tegas Menteri Bappenas. Tidak boleh ada yang berparadigma sempit dalam internal Bappenas juga ditekankan oleh Bambang B.
Bagi Menteri Bappenas kuncinya perbaikan ekonomi suatu negara terletak dari industrinya dan mengembangkan industri itu. Untuk itu industri-industri padat karya di Indonesia perlu dipertahankan bahkan dikembangkan bersama agar tidak terus menerus menjadi negara yang berbasis komoditas. Bambang Brodjonegoro yang mengemban tugas khusus sebagai Chief Investment Officer dari Presiden, Joko Widodo diharapkan mampu mendatangkan sebanyak mungkin investasi ke Indonesia yang non APBN untuk dipakai bagi perbaikan industri dan mendongkrak perekonomian Indonesia.
Perencanaan Bappenas Selaras dengan Nawacita
Bappenas mempunyai tugas untuk menjaga jalur sesuai dengan cita-cita bangsa bersama Presiden yang memerintah, siapapun Presidennya karena setiap Presiden pasti mempunyai rencana program kerja lima (5) tahun kedepan. Saat ini Presiden Jokowi mengusung 9 poin Nawacita dalam pemerintahannya. Visi dan misi Nawacita diintegrasikan kedalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang dibuat oleh Bappenas dan harus konsisten dengan visi bangsa. RPJM juga menjadi implementasi dan refleksi dari Presiden.
Sempat tersebar berita adanya pemangkasan jumlah PNS (pegawai negeri sipil) beberapa saat lalu yang ternyata adalah salah satu cara untuk menghemat pengeluaran negara. Sektor informal sampai hari ini masih diperlukan sebanyak 5% open employment di Indonesia. Dengan mencetak uang dan memberi stimulus agar menjalankan bisnis jalan merupakan cara Bappenas mengurangi pengangguran.