SN juga bermain dengan sangat licin di Badan Anggaran (Banggar DPR RI). Setya Novanto sama sekali tak tersentuh ketika satu persatu anggota Banggar dibidik dan diciduk KPK, antara lain Waode Nurhayati, M Nazaruddin, I Wayan Koster, Angelina Sondakh, Zulkarnaen Djabar, Mirwan Amir, Tamsil Linrung, Olly Dondokambey dan Markus Mekeng.
Setya Novanto hanya beberapa kali dikerjain KPK sebagai formalitas. Berikutnya aman-aman saja. Setya Novanto bahkan akhirnya melenggang terpilih sebagai Ketua DPR RI (2014-2019).
Dalam kondisi seperti saat ini, wajar Golkar versi Munas Ancol (Agung Laksono cs) dimenangkan oleh Menkumham. Perbedaannya, saat ini JK tidak boleh menjadi pengurus, tetapi meminta sebagai penasihat DPP Golkar Mengapa hal tersebut begitu penting bagi JK?
Tidak lain karena pertemuan tanggal 15 Pebruari 2015 di rumah Aksa Mahmud di Menteng. Pada pertemuan tersebut berkumpul Megawati, Puan, Surya Paloh dan tuan rumah Aksa Mahmud. Setelah tercapai kesepakatan, baru JK bergabung dalam pertemuan tersebut.
Isi kesepakatan tersebut masih misteri sampai saat ini. Ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu mencari kebuntuan atas KPK-Polri (keputusan praperadilan BG tanggal 16 Peb diumumkannya). Ada yang mengatakan pertemuan tersebut intinya memuluskan suksesi berikutnya (JK-Puan). Ada yang mengatakan pertemuan tersebut intinya strategi memecah-belah KMP (PPP, PAN, Golkar, PKS dll)
Golkar dengan kelihaian berpolitiknya selama puluhan tahun memang teruji namun tidak pernah akan meninggalkan strategi bagaimana memanfaatkan pundi-pundinya. Tidak ada yang mau menguras kantong sendiri untuk aktifitas politiknya. Itu selalu dipegang teguh
Itu pula alasannya mengapa Setya Novanto tetap akan dipakai ketika Golkar versi Munas Ancol (baca: Golkarnya JK) disahkan oleh pemerintah. Bukan karena sukar prosedur penggantian, tetapi lebih karena hanya SN lah yang menguasai permainan di sana.
Tahun 2013 pernah terjadi pergantian pimpinan DPR. Tidak ada gonjang ganjing. Sebagai kepala suku di DPR, SN menghandle seluruh “kebijakan” anggaran. Kebijakan berapa persen untuk pimpinan DPR... berapa persen untuk Banggar... berapa persen untuk pimpinan komisi-komisi.
SN bisa “berkomunikasi” dengan Agus Gumiwang ataupun dengan Ade Komaruddin, terutama terkait “kebijakan” tersebut.
Intinya, siapapun boleh jadi real Ketum Golkar: Boleh ARB maupun JK. Tapi sumber pundi- pundinya harus diamankan. Orang yang tepat untuk urusan ini tidak lain adalah SN.
Jika JK berkehendak menyambut ajakan Megawati-Puan-Surya Paloh, mau tidak mau dia perlu SN. Tidak mungkin JK berani menggulirkan rencana aksi tersebut, jika tidak ada eksekutor finansialnya. Untuk itu SN tidak digantikan jika Munas versi Ancol itu yang dimenangkan pemerintah dan pengadilan. Sekali lagi tidak ada yang mau menguras kantong sendiri untuk aktifitas politiknya.
