Kesenjangan Dalam Hukum Tanah Nasional

Secara khusus, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwasanya Negara mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula dengan masayarakat Minangkabau. 

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, mayoritas masyarakat adat minangkabau masih berkaitan dengan tanah yaitu bertani, berkebun dan beternak. Sehingga ketergantungan ini beralasan penting bagi masyarakat minangkabau untuk menjaga status tanah ulayatnya. 

Sekiranya tanah tersebut dikelola oleh para investor tanpa melibatkan masyarakat hukum adat, maka ini merupakan upaya penghapusan status kepemilikan tanah ulayat bagi masyarakat minangkabau perlahan-lahan dan pada akhirnya mematikan kehidupan mereka dan membuat satu keluarga, satu suku dan satu kaum tercerai berai pergi kedaerah lain atau merantau akibat tanah ulayatnya hilang atau beralih kepada orang lain.

Memang diakui, kalau tanah itu dikelola masyarakat hukum adat tidak akan menghasilkan nilai manfaat bagi daerah. Akan tetapi bagi masyarakat hukum adat minangkabau setempat hal itu merupakan sumber penghidupan mereka dan mereka tidak punya keahlian yang lain dan akan tetap menjadi budak ditanah sendiri. 

Serta juga, yang paling utama, tanah bagi masyarakat minangkabau lambang harga diri dan lambang kehormatan kaum adatnya, keluarganya dan sukunya. 

Dan ini yang akan menjadi bencana sengketa konflik tanah ditingkat horizontal apabila penguasaan tanah adat oleh pihak-pihak lain diluar masyarakat hukum adat minangkabau dilakukan dengan cara penghilangan status tanah adat itu sendiri, bahkan sekarang ini banyak tanah ulayat sudah menjadi tanah milik pribadi-pribadi atau individu-individu dan badan hukum.

Tanah Ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa adat diisi limbago dituang (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya.). 

Asas utama tanah ulayat Minangkabau adalah jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai), namun dalam keadaan mendesak dapat dialihkan/dipindahtangan sementara seperti Mait terbujur di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), Rumah gadang ketirisan (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak), Gadih gadang indak balaki (gadis dewasa yang belum bersuami), atau Membangkik batang terandam (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Untuk dapat melakukan pemindahtangankan/pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

Jika hal seperti ini terus dibiarkan, kedepannya tanah ulayat hanya diingat sebatas nama saja atau sekedar bahan kajian/penelitian tanpa memiliki status kepastian hukum yang jelas serta akan menghilang perlahan-lahan dari bumi Minangkabau di Sumatera Barat. Hal seperti ini tentu tidak sejalan dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Oleh sebab itu, pemberlakuan hukum adat Sumatera Barat dalam hukum tanah nasional perlulah dibenahi bersama. Kesenjangan atau permasalahan dengan diberlakukannya hukum adat di Sumatera Barat juga dapat diminimalisir.